TRIBUNTRENDS.COM - Kisruh yang menyeret nama Dwi Sasetyaningtyas (DS) kembali mengguncang ruang publik. Polemik ini tak hanya memantik reaksi warganet, tetapi juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk turun tangan memberikan klarifikasi resmi.
Di tengah derasnya perdebatan soal nasionalisme, kewarganegaraan, dan tanggung jawab moral, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyampaikan pandangannya secara tegas.
Bagi Stella, akar persoalan ini bermuara pada satu hal mendasar: cara penerima beasiswa memaknai bantuan negara yang diterimanya.
Baca juga: Sindiran Purbaya untuk Dwi Sasetyaningtyas Alumnus LPDP yang Ogah Anaknya Jadi WNI: Dia Akan Nyesal
Stella menegaskan bahwa setiap beasiswa yang diberikan oleh negara sejatinya bukanlah fasilitas biasa, melainkan utang budi yang melekat pada penerimanya.
"Saya pernah dikecam netizen ketika mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri Kemendikti Saintek bahwa beasiswa adalah utang.
Namun kenyataannya memang demikian: setiap beasiswa dari negara adalah utang budi," ujar Stella dilansir dari laman Kompas.com, Senin (23/2/2026).
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap DS, awardee LPDP yang sebelumnya viral karena mengunggah video penuh kebanggaan saat anaknya resmi memperoleh kewarganegaraan Inggris.
Masalah yang awalnya bermula dari unggahan media sosial itu berkembang jauh lebih panjang. Publik kemudian menyoroti fakta lain: suami DS, berinisial AP, ternyata juga merupakan awardee LPDP.
Netizen menemukan bahwa AP diduga belum pernah kembali ke Indonesia, padahal salah satu syarat utama penerima beasiswa LPDP yang menempuh studi di luar negeri adalah kewajiban pulang dan berkontribusi bagi Tanah Air.
LPDP pun akhirnya memberikan klarifikasi dan menyatakan akan memanggil AP untuk dimintai penjelasan terkait dugaan belum dipenuhinya masa pengabdian.
Menurut Stella, kontroversi seperti yang terjadi pada DS bukanlah sekadar persoalan administratif, melainkan mencerminkan masalah yang lebih dalam.
Ia menilai, persoalan ini muncul karena sebagian penerima beasiswa gagal memandang beasiswa sebagai amanah.
"Meski demikian, jawaban atas persoalan ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa melalui lapisan demi lapisan pembatasan. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis: penerima beasiswa menjadi kurang bersyukur kepada negara dan sibuk mencari celah untuk menghindari kewajiban," kata Stella.
Bagi Stella, polemik yang berulang justru menunjukkan kegagalan pendidikan moral yang terjadi sejak tahap awal kehidupan, jauh sebelum seseorang menerima beasiswa negara.
Baca juga: Purbaya Perintahkan Tyas Alumnus LPDP Kembalikan Beasiswa Plus Bunga: Kembalikan Setiap Rupiahnya
Stella menekankan bahwa solusi atas polemik beasiswa tidak terletak pada penambahan aturan yang kaku, melainkan pada pemberian ruang dan kepercayaan.
"Yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan memberi ruang bagi para penerima beasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa," imbuh dia.
Menurutnya, penerima beasiswa sejatinya perlu diberi kesempatan untuk berkreasi, bernalar, dan berkontribusi dengan caranya masing-masing, tanpa kehilangan rasa tanggung jawab pada negara.
Stella juga meluruskan pandangan bahwa balas budi kepada Indonesia harus selalu diwujudkan dengan segera kembali ke Tanah Air. Dalam kondisi tertentu, tinggal lebih lama di luar negeri justru bisa menghadirkan manfaat yang lebih luas.
Ia mencontohkan warga India yang berhasil menduduki posisi strategis di Silicon Valley, Amerika Serikat, sehingga mampu menciptakan aliran investasi dan membuka lapangan kerja bagi negara asalnya.
Dalam refleksi pribadinya, Stella membagikan pengalamannya sendiri.
"Selama bertahun-tahun berada di institusi terkemuka di Amerika Serikat dan Tiongkok, saya berupaya tetap berkontribusi bagi Indonesia: membimbing mahasiswa Indonesia di universitas AS dan Tiongkok, berbicara di komunitas di Indonesia, serta menjembatani kerja sama antara institusi Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi dunia," kata Stella.
Ia menambahkan bahwa dirinya selalu menyatakan identitas sebagai orang Indonesia, dan kebanggaan itu justru memperkuat reputasi ilmuwan Indonesia di kancah internasional.
Baca juga: Pengakuan Suami Tyas di Hadapan Tim Hukum LPDP Usai Viral Konten Ogah Jadi WNI, Pantas Purbaya Marah
Stella menilai, banyak diaspora Indonesia yang menunjukkan dedikasi kuat untuk memberi kembali kepada Tanah Air dan membuka peluang bagi generasi berikutnya.
"Contoh-contoh baik ini perlu disorot. Prof Vivi Kashim di Tiongkok, Prof Sastia Putri di Jepang, Prof Haryadi di Amerika Serikat dan masih banyak lagi.
Semoga kita terbuka bahwasanya memberi kembali kepada negara memiliki banyak bentuk," kata Stella.
Menurutnya, publik perlu lebih adil dalam melihat ragam kontribusi yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri.
Lebih jauh, Stella menegaskan bahwa rasa patriotisme tidak selalu dimulai dari institusi besar, melainkan dari rumah dan individu.
"Bagi para orangtua, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, gunakanlah bahasa Indonesia di rumah dan tanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada anak. Kemampuan berbahasa Indonesia tidak pernah menjadi beban, bahkan bisa menjadi senjata ampuh!" kata Stella.
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada pengembangan individu di Indonesia, bukan semata pada institusi, karena pendekatan ini akan melatih nalar yang lebih tajam.
"Di keluarga saya, bukan hanya anak saya yang diwajibkan berbahasa Indonesia, tetapi suami saya yang berasal dari Polandia pun diharuskan bisa Bahasa Indonesia," ujar dia.
Baca juga: Tyas Alumnus LPDP Diharamkan Masuk Lingkungan Pemerintahan Usai Rendahkan WNI, Purbaya: Blacklist!
Kontroversi DS bermula dari konten yang menampilkan kebahagiaannya karena sang anak resmi menjadi warga negara Inggris.
DS menyatakan cukup dirinya saja yang berstatus WNI, sementara anaknya tidak. Ia juga menilai paspor Inggris lebih kuat dibanding paspor Indonesia.
Video tersebut menuai pro dan kontra, terutama setelah terungkap bahwa DS dan suaminya menempuh pendidikan S2 dan S3 dengan pembiayaan LPDP.
LPDP kemudian menyampaikan klarifikasi tegas: meski DS telah menyelesaikan kewajibannya sebagai awardee, tindakannya dinilai tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan lembaga tersebut.
LPDP juga menegaskan bahwa AP hingga kini belum menyelesaikan kewajiban melaksanakan masa pengabdian atau kontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.
Polemik ini pun menjadi cermin besar tentang amanah negara, moralitas penerima beasiswa, dan cara bangsa ini memaknai balas budi di tengah dunia yang semakin tanpa batas.
***
