TRIBUNJAKARTA.COM - Polemik viral yang menyeret nama alumni penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, berbuntut panjang hingga ke lingkar kekuasaan.
Dua pembantu Presiden Prabowo Subianto, yakni Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie, kompak melontarkan respons keras.
Purbaya bahkan menunjukkan kemurkaannya dan menyoroti sikap alumni LPDP yang dinilainya tak mencerminkan tanggung jawab moral terhadap negara.
Sementara Stella menegaskan pentingnya memahami beasiswa sebagai amanah, bukan sekadar fasilitas pendidikan.
Pemerintah, kata Purbaya, tak akan menganggap persoalan ini sebagai isu pribadi.
Sebab, dana beasiswa LPDP bersumber dari uang rakyat.
"Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026) dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan itu menegaskan langkah tegas pemerintah bahwa dana beasiswa akan ditagih kembali berikut perhitungan bunganya.
Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menekankan bahwa LPDP bukan sekadar fasilitas pendidikan ke luar negeri, melainkan investasi negara untuk mencetak sumber daya manusia unggul.
Penghitungan jumlah dana yang harus dikembalikan masih dilakukan. Termasuk skema bunga sebagai konsekuensi penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak dan sebagian pembiayaan negara.
Menurutnya, tidak ada ruang untuk meremehkan komitmen moral sebagai penerima beasiswa.
"Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau nggak seneng ya gausah menghina negara lah. Jangan menghina negara sendiri," ungkapnya.
Nada bicara Purbaya terdengar keras. Ia menyayangkan sikap yang dinilai tak mencerminkan tanggung jawab sebagai awardee.
Tak berhenti pada pengembalian dana, Purbaya juga melontarkan ultimatum tegas. Ia menyebut kemungkinan blacklist dari seluruh instansi pemerintahan.
"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk," tegas Purbaya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi polemik ini.
Selain Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, turut memberikan tanggapan.
Stella menilai polemik ini bukan semata persoalan administratif, tetapi menyentuh aspek nilai dan moralitas penerima beasiswa.
"Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya," ujar Stella dikutip dari Kompas.com, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, beasiswa negara sejatinya merupakan bentuk amanah dan ‘utang budi’ kepada bangsa.
Namun ia juga mengingatkan agar solusi yang diambil tidak berujung pada pembatasan berlebihan.
"Meski demikian, jawaban atas persoalan ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa melalui lapisan demi lapisan pembatasan. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis: penerima beasiswa menjadi kurang bersyukur kepada negara dan sibuk mencari celah untuk menghindari kewajiban," jelasnya.
"Yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan, memberi ruang bagi para penerima beasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa," sambung Stella.
Sebelumnya, Dwi Sasetyaningtyas menjadi perbincangan usai mengunggah video di Instagram dan Threads terkait status kewarganegaraan anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu memicu kritik luas dari warganet. Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang penerima beasiswa negara.
Polemik pun berkembang. Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai awardee LPDP.
Dwi diketahui merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, melalui beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.
Selama masa pengabdian 2017–2023, ia tercatat menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau, pemberdayaan ibu rumah tangga, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di NTT.
Kini, polemik tersebut telah masuk ke ranah kebijakan, dengan respons keras dari jajaran pemerintahan.
Baca juga: Kontroversi Ucapan Tyas Soal LPDP, Sosok Ini Tunjukan Reaksi Tak Terduga Saat Diperiksa
Baca juga: Wamen Stella Sentil Sosok Tyas Alumni LPDP, Singgung Kisah Sukses Diaspora India di Silicon Valley
Baca juga: Ultimatum Purbaya soal Alumni LPDP Hina RI, Sang Menkeu Minta Dana Dikembalikan: Ancam Blacklist
