TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite mengkritik pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto atas wacana penyetopan operasional minimarket alias toko ritel modern jika Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan.

Menurut Arnod, pemerintah tidak bisa begitu saja menerapkan pendekatan eliminatif. Sebab berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi seperti hilangnya lapangan kerja di daerah, turunnya kepastian usaha maupun iklim investasi.

“Semangat membangun Kopdes sangat baik dan harus didukung. Tetapi jangan sampai pendekatannya eliminatif. Menutup ritel modern bukan solusi strategis, apalagi sektor ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan menjadi bagian penting dari rantai distribusi nasional,” kata Arnod kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Sebagai anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dia menilai wacana penghentian minimarket juga tidak selaras dengan target Presiden Prabowo Subianto soal pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Lasarus Tegaskan Tidak Pernah Minta Minimarket Ditutup Demi Kopdes

Jika wacana ini direalisasi, dikhawatirkan potensi pengurangan aktivitas usaha dan menyempitnya lapangan kerja yang justru kontraproduktif terhadap agenda pertumbuhan nasional.

“Kalau kita ingin pertumbuhan 8 persen dan serapan tenaga kerja besar, maka iklim usaha harus dijaga. Jangan sampai kebijakan justru menciptakan ketidakpastian dan mempersempit ruang ekonomi,” ujarnya.

Arnod menyatakan, KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai memandang penguatan koperasi desa tidak boleh diposisikan sebagai rivalitas antara Kopdes dan ritel modern.

Ia mengusulkan sejumlah langkah kolaborasi yang lebih adil, antara lain penerapan zonasi ritel, kewajiban kemitraan penyerapan 30–40 persen produk UMKM desa, skema distribusi bersama sebagai off-taker produk Kopdes, penguatan koperasi lewat akses permodalan murah, digitalisasi, dan pendampingan manajemen profesional.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Impor 105 Ribu Unit Mobil untuk Koperasi Merah Putih

“Kalau negara mampu mengatur kolaborasi ini, maka uang tetap berputar di desa, UMKM naik kelas, koperasi tumbuh, dan lapangan kerja tetap terjaga. Mengatur, memberdayakan, dan mengkolaborasikan adalah solusi berkelanjutan. Menutup bukan jawaban,” pungkas Arnod.

Pernyataan Kontroversial Mendes Yandri

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkap usulan penyetopan gerai ritel modern di pedesaan, jika Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan.

Hal ini dikemukakan dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada 12 November 2025 silam.

“Kalau mereka sudah sangat besar, sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes,” kata Yandri.

Ia menyebut minimarket sudah terlalu merajalela dan bisa menjadi ancaman bagi Kopdes Merah Putih. Sehingga dirinya setuju jika Kopdes sudah jalan, operasional 20.000 minimarket disetop.

“Dan itu luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk republik ini,” ucap Yandri.