TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau kini tengah melakukan transformasi besar dalam strategi pembangunan daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat kemandirian fiskal guna mengurangi ketergantungan ekstrem pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, mengungkapkan fakta bahwa saat ini 90 persen kekuatan pembangunan di "Bumi Intimung" masih bersumber dari pusat, termasuk dana bagi hasil. Kondisi ini membuat postur anggaran daerah sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan APBN.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Malinau mematok target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih berani pada tahun anggaran 2026.
Target PAD diproyeksikan mencapai Rp129,5 miliar, melonjak drastis sebesar 65,6 persen dibandingkan target tahun 2025 yang hanya Rp78,1 miliar.
Baca juga: Keterbatasan Anggaran, Operasi Pasar Murah di Kutim hanya Bisa Dilaksanakan di 6 Kecamatan
"Kekuatan pembangunan kita 90 persen dari pusat. Kita harus mulai mandiri. Harapan saya, suatu saat Malinau bisa seperti DKI Jakarta yang sumber pembangunannya benar-benar dari pendapatan asli," ujar Wempi saat Konsultasi Publik RKPD Malinau 2027 di Kantor Bupati, Senin (23/2/2026).
Tekanan fiskal yang mulai terasa memaksa Pemkab Malinau mengambil kebijakan pahit terkait belanja pegawai.
Salah satunya adalah keputusan untuk tidak menambah tenaga kerja baru di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Malinau, Wempi menegaskan bahwa rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak bisa lagi dilakukan karena keterbatasan anggaran.
Pemerintah daerah tidak bisa mengangkat PPPK lagi karena kebijakan anggaran. Memaksakan rekrutmen baru justru akan menjadi beban bagi pegawai yang sudah ada.
"Pilihannya, menambah orang baru atau mengefisiensikan yang sudah ada," tegasnya.
Selain urusan birokrasi, Wempi juga menyoroti potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal.
Ia merasa ironis karena kebutuhan pangan harian seperti pepaya (kates) dan telur masih harus dipasok dari luar daerah, padahal lahan di Malinau sangat subur.
"Hari ini kates (pepaya) itu sangat langka di Malinau, bahkan harus pesan dari luar. Ini adalah peluang pendapatan yang hilang karena banyak lahan produktif kita yang masih 'tidur'," ungkapnya.
Guna mendongkrak PAD, Bupati Malinau, Wempi memerintahkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa untuk mempermudah akses investasi.
Baca juga: Jadwal Imsak Malinau Hari Ini 20 Februari 2026, Selisih 10 Menit dari Subuh
Menurutnya, investasi adalah kunci utama untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri tanpa harus selalu waswas menanti kiriman dana dari pusat.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi fondasi kuat agar Kabupaten Malinau memiliki ketahanan anggaran yang tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. (*)
