TRIBUN-MEDAN.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, baru-baru ini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai skala besar kebutuhan logistik pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Sidang Kabinet yang berlangsung, Dadan mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan gizi di seluruh Indonesia, diperlukan pasokan sapi yang sangat masif.
Menurut laporan tersebut, setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi titik pelaksanaan program MBG membutuhkan satu ekor sapi setiap hari. Dengan target 19.000 dapur SPPG yang akan beroperasi pada akhir Desember 2025, artinya sebanyak 19.000 ekor sapi harus dipotong serentak dalam satu hari di seluruh nusantara.
"Sekali masak menu lele saja, dibutuhkan sedikitnya 3.000 ekor lele di setiap dapur," ujar Dadan. "Untuk menu daging, kami menyiapkan satu ekor sapi untuk setiap titik dapur SPPG. Ini adalah tantangan besar dalam hal logistik dan pasokan pangan."
Laporan kebutuhan pangan yang masif ini sempat mengundang tawa dan reaksi dari Presiden Prabowo, yang menunjukkan betapa besar dan kompleksnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program ini.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian untuk memastikan pasokan sapi nasional mencukupi kebutuhan program MBG.
Selain kebutuhan sapi potong, program MBG juga membutuhkan pasokan sapi perah yang tidak kalah besar. Dadan menyebutkan bahwa kebutuhan sapi perah mencapai 1,55 juta ekor untuk mendukung produksi susu segar yang menjadi bagian penting dari menu bergizi di dapur SPPG.
"Setiap dapur SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu setiap hari," jelas Dadan. "Produksi susu ini setara dengan produksi dari 45 sampai 50 ekor sapi perah per hari."
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah sapi perah di Indonesia pada tahun lalu mencapai 485.809 ekor, sementara Kementerian Pertanian melaporkan bahwa jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang masuk ke dalam negeri hingga Agustus tahun ini mencapai 28.656 ekor.
Pemerintah menargetkan jumlah dapur SPPG mencapai 31.000 unit hingga akhir tahun ini, yang berarti kebutuhan sapi dan susu akan terus meningkat seiring dengan perluasan program MBG.
Dadan menilai bahwa program MBG tidak hanya sebagai upaya pemenuhan gizi dan pengentasan stunting, tetapi juga sebagai peluang usaha yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
"Ini adalah aspek bisnis yang cukup menarik," kata Dadan dalam diskusi bertajuk ‘Food Business Opportunity: ZONA PANGAN’ pada Selasa (7/10). "Program MBG identik dengan program kemandirian dan ketahanan pangan di level paling bawah akibat pengoperasian dapur SPPG."
Menurut Dadan, program ini akan menambah sekitar 465 ribu pengusaha baru di bidang pangan tahun depan, karena setiap dapur SPPG harus bekerja sama dengan setidaknya 15 pemasok bahan pangan.
"Program MBG dapat mengoptimalisasi lahan-lahan subur untuk menggerakkan produktivitas masyarakat," tambahnya. "Dengan demikian, pemenuhan ketahanan pangan dapat terpenuhi akibat program MBG."
Dengan skala kebutuhan sapi dan susu yang sangat besar, pemerintah dihadapkan pada tantangan berat dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. Namun, di balik tantangan tersebut, program ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Baca juga: Poin-poin Kebijakan Insentif Rp 6 Juta per Hari untuk Dapur MBG, Hari Libur Tetap Cair
Berikut tanggapan publik di media sosial yang dirangkum Tribun-medan.com, Selasa (24/2/2026):
@Kazmha Rosdiana Syam: Terus daging sapinya mana?
@David: Enggak pernah ada sayur rendang sapi pak!
@Agnis: Sapi, kambing, ikan, daging? Yang dibagikan hanya kisaran anggaran dibawah 5rb/porsi
@AP Nugroho: Realitanya kebanyakan penyelenggara SPPG supaya tidak terjadi keracunan mereka membeli roti dan buah untuk di kasihkan ke siswa. Terus gunanya dapur itu untuk apa?
@Aris Munandar: Orang-orang sekitar Prabowo selalu bikin kabar-kabar yang baik
@Rama: Padahal uang diliatin ekornya doang, dagingnya entah kemana, entahlah.
@Rain: Dikelabui oleh bawahan...
@Hendra Gunawan: Kepala Negara saja dikibulin...
@Didi Asnadi: Mana daging sapinya?
@Poh Jatra: Palingan kaldu sapi yang dibeli. Wacana tok
@Arif Bali: Bohong besar, Presiden juga senang dibohongi bawahan
@Lucky Kaseke: Daging sapi diganti telor goreng. Sisa anggaran dibagi-bagi?
@Adhitia Kusuma: Kemana perginya daging sapi yang dimaksud?
@Adenawer Lubis: Makanya sapinya sekarang sudah habis, soalnya tiap hari 19 ribu sapi dipotong
@Syaiful Yasin: Laporan semuanya rekayasa, cek ke lapangan gimana yang sebenarnya sangat mengecewakan. Mana ada tuh daging sapinya.
@Artha Yasa: Potong sapi untuk MBG... berubah jadi royko rasa sapi
@Muhammad Syafiuddin: Jangan bohong pak, ndak pernah anak makan daging sapi dan ikan lele.
@M Syaffi: Bagaimana bisa pakai daging sapi dan lele, anggarannya saja di bawah Rp 10 ribu per porsi, selebihnya dimakan tuyul-tuyul.
Baca juga: BERIKUT Rincian Anggaran Program MBG Tahun 2026, Bukan Rp15.000 Per Porsi
ICW Desak KPK Awasi SPPG
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Selasa (24/2/2026).
Mereka mengirimkan surat resmi kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK agar memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polri.
Staf Divisi Advokasi ICW, Yassar Aulia, menyampaikan bahwa program pemenuhan gizi yang melibatkan Polri ini memiliki risiko konflik kepentingan yang sangat besar dan perlu diawasi ketat oleh lembaga antirasuah tersebut.
Selain masalah afiliasi, ICW juga membongkar adanya dugaan keistimewaan (privilese) yang diberikan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Polri.
"Kalau menurut kalkulasi kami, estimasi kalau betul ada 1.179 SPPG dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, uang yang berputar dari insentif saja dalam satu tahun itu bisa sampai Rp2 triliun," ujar Yassar.
Yayasan ini memiliki jaringan luas dengan 419 cabang yang tersebar di hampir seluruh Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di Indonesia, dengan pimpinan yayasan di setiap wilayah dipegang oleh istri Kapolda atau Kapolres setempat.
Lebih lanjut, kata ICW, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perlakuan khusus kepada Polri dalam pembangunan dapur SPPG tanpa batasan maksimal 10 dapur per yayasan, berbeda dengan aturan umum yang berlaku untuk lembaga lain.
BGN juga memberikan insentif harian sebesar Rp6.000.000,- selama enam hari per minggu selama dua tahun sejak program berjalan.
Berdasarkan perhitungan ICW, potensi dana yang mengalir ke Yayasan Kemala Bhayangkari dari pengelolaan 1.179 dapur SPPG Polri mencapai lebih dari Rp2,2 triliun dalam satu tahun, belum termasuk biaya bahan baku, operasional, dan dana awal sebesar Rp500 juta.
ICW mendesak KPK untuk segera melakukan monitoring dan kajian mendalam guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dalam program ini, serta mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa anggaran bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 8.000 - Rp 10.000, bukan Rp 15.000.
"Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 itu sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10.000 per porsi," ujar Nanik dikutip dari Kompas.com, Selasa (24/1/2026).
Nanik menjelaskan, anggaran Rp 13.000 per porsi untuk balita hingga siswa kelas 3 SD, serta Rp 15.000 per porsi untuk siswa kelas 4 SD ke atas dan ibu menyusui, tidak seluruhnya digunakan untuk bahan baku makanan.
Rincian Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026:
Sisa anggaran untuk biaya operasional dan insentif bagi mitra
Nanik mengatakan, sebagian dana dialokasikan untuk biaya operasional dan insentif bagi yayasan atau mitra pelaksana.
Ia mengungkapkan, dari total anggaran tersebut terdapat biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi.
Dana ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, seperti pembayaran listrik, air, gas, internet atau telepon, insentif relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), insentif guru penanggung jawab (PIC), insentif kendaraan, iuran BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan untuk kelompok 3B, pembelian alat pelindung diri dan perlengkapan kebersihan, bahan bakar minyak mobil MBG, serta operasional Kepala SPPG dan tim.
Selain itu, terdapat alokasi Rp 2.000 per porsi untuk sewa lahan dan bangunan.
Anggaran ini mencakup sewa dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem penyaringan air, serta sewa peralatan masak modern seperti mesin penanak nasi uap, mesin pencuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, hingga ompreng.
Dalam petunjuk teknis terbaru Nomor 401.1, anggaran Rp 2.000 per porsi itu dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra sebesar Rp 6 juta per hari.
Perhitungan itu mengacu pada asumsi satu SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.
Meski demikian, BGN tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau laporan apabila ditemukan indikasi menu MBG tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
"Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,"ujar Nanik.
(*/Tribun-medan.com)
Baca juga: MBG Baru Datang Setelah Murid Pulang, Pihak Sekolah Tolak Mentah-mentah
Baca juga: Poin-poin Kebijakan Insentif Rp 6 Juta per Hari untuk Dapur MBG, Hari Libur Tetap Cair
Baca juga: Kemendikdasmen Bikin Survei MBG, Hasilnya Ada Penurunan Gangguan Konsentrasi Akibat Lapar
Baca juga: BERIKUT Rincian Anggaran Program MBG Tahun 2026, Bukan Rp15.000 Per Porsi
Baca juga: TERBARU Pernyataan BGN: Anggaran MBG Rp8.000–Rp10.000 Bukan Rp15.000, Sisanya untuk Insentif Mitra
