Dari Layar Ponsel ke Pintu Rumah: Transformasi Digital BTN Urai Backlog 348 Ribu KK di Sumsel
Slamet Teguh February 25, 2026 03:01 PM

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Reza (36), masih ingat betul momen ketika ia memutuskan membeli rumah pertamanya setahun lalu.

Keputusan besar itu tidak lahir dari pameran properti atau brosur cetak yang dibagikan di pusat perbelanjaan. Semua bermula dari layar ponsel di tangannya.

Di sela waktu istirahat, ia menggulir Instagram, membuka Facebook, juga menelusuri pesan WhatsApp dari teman yang membagikan tautan perumahan subsidi. Dari proses “browsing” sederhana itulah ia menemukan rumah di Baranggaro Kirana Home, kawasan Tanjung Barangan, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.

“Medos seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp mempermudah kita melihat-lihat hunian yang ingin dimiliki. Saya juga mulanya lihat di HP,” kata Reza, Jumat (13/2/2026).

Dari layar kecil itu, lahir keputusan besar, yaitu menjadi pemilik rumah pertama bagi keluarganya.

“Pas akad, baru datang ke bank untuk tanda tangan berkas. Developer yang mengurus dulu ke bank. Setelah siap, kita tinggal datang menyelesaikan prosesnya,” ujarnya.

Kini rumah itu dihuni bersama istri dan satu anaknya. Bagi Reza, proses yang cepat dan relatif praktis menjadi pengalaman baru dalam membeli rumah.

Pengalaman serupa dirasakan Bambang (41) di Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Ia juga mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank Tabungan Negara (BTN).

“Menurut saya prosesnya cepat dan mudah, asal berkasnya lengkap,” katanya.

Dokumen yang disiapkan memang tidak sedikit: KTP, Kartu Keluarga, NPWP, surat nikah, kartu BPJS, surat keterangan kerja, foto tempat kerja, daftar gaji, hingga surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan.

Namun menurut Bambang, kemudahan proses digital membuat semuanya terasa lebih terstruktur. Ia tidak harus bolak-balik kantor cabang hanya untuk menyerahkan berkas awal.

Bagi generasi muda produktif seperti Reza dan Bambang, membeli rumah kini tidak lagi identik dengan antre panjang di bank atau berhari-hari menunggu kepastian. Transformasi digital perbankan telah memperpendek jarak antara niat dan realisasi.

Digitalisasi mengubah pola beli

Transformasi tersebut tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari strategi besar BTN dalam memperkuat posisi sebagai bank transaksional berbasis digital melalui Super App Bale by BTN.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyebut Bale sebagai langkah strategis dalam menghadirkan pengalaman perbankan yang menyeluruh.

“Ini Super App yang memberikan pengalaman perbankan baru bagi nasabah dengan journey lengkap. Bale berasal dari kata balai, yang berarti rumah. Ini adalah ‘rumah’ bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya saat grand launching di Jakarta, Minggu (9/2/2025) lalu.

Saat ini, Bale telah terhubung dengan lebih dari 2,3 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai Rp6,6 triliun per bulan dan terus tumbuh.

Di dalamnya terintegrasi pembukaan rekening, e-Deposito, transaksi digital, hingga pengajuan KPR secara online.

SEVP Digital Business BTN, Thomas Wahyudi, menegaskan BTN merupakan pelopor pengajuan KPR online.

“Nasabah bisa input data dan dokumen pengajuan KPR tanpa harus datang ke kantor cabang,” katanya.

Menurut Thomas, digitalisasi bukan sekadar efisiensi, melainkan instrumen inklusi keuangan. Masyarakat tidak lagi dibatasi jarak geografis.

Mayoritas pengguna aktif Bale berasal dari segmen milenial produktif. Pertumbuhan saldo tabungan naik 43 persen secara tahunan, sementara e-Deposito melonjak lebih dari 100 persen.

Digitalisasi juga menghadirkan pengalaman digital-first bagi calon pembeli. Listing properti bisa diakses lewat website dan marketplace. Video walkthrough, virtual tour, diskusi via WhatsApp atau Zoom, hingga pembayaran booking fee dilakukan secara online.

“Digitalisasi memperpendek jarak antara minat dan keputusan. Proses yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu kini bisa jauh lebih cepat karena informasi tersedia instan,” jelasnya.

CEO IN.Come Realty, Endang Wasiati Wierono, melihat perubahan ini sebagai transformasi sistematis dalam industri properti.
“Dalam banyak kasus, keputusan awal hingga komitmen serius kini dapat terjadi tanpa pertemuan tatap muka,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi mengurangi asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Transparansi harga meningkat.

Konsumen dapat membandingkan harga pasar, membaca tren permintaan, memetakan potensi pertumbuhan wilayah, serta mengevaluasi nilai investasi secara objektif.

Namun Een menegaskan, teknologi tidak menggantikan peran manusia.

“Teknologi mempercepat proses, tetapi kepercayaan tetap dibangun melalui komunikasi yang jujur, empati, dan integritas.”

Ia mengingatkan bahwa membeli rumah bukan sekadar keputusan finansial, melainkan keputusan emosional. Karena itu, storytelling visual—video sinematik, virtual staging, konten reels—menjadi jembatan psikologis antara calon pembeli dan rumah impian.

“Inovasi sejati bukan hanya soal membeli rumah lewat gadget, tetapi kemampuan mengintegrasikan teknologi dengan nilai integritas dan pelayanan yang bertanggung jawab,” katanya.

Permintaan tinggi, lahan menyempit

Di tengah percepatan digital, persoalan klasik sektor perumahan tetap membayangi. Apa lagi kalau bukan ketersediaan lahan.

Permintaan perumahan nasional tetap tinggi, didorong kebutuhan primer dan backlog yang besar. Pemerintah bahkan meluncurkan program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun di lapangan, lahan menjadi penghambat utama.

Pengembang senior Sumatera Selatan, Syamsu Rusman, menyebut permintaan di Sumsel relatif stabil.

“Saat ini permintaan cukup banyak dan daya beli masih stabil. Handicap-nya tetap masalah klasik di pertanahan,” kata Husyam, Rabu (11/2/2026).

Ia menyoroti lambatnya pelayanan, birokrasi berbelit, hingga sengketa lahan yang mengganggu operasional bisnis. Pengembang akhirnya harus mencari lahan lebih pinggir atau berinovasi agar harga tetap terjangkau.

Keterbatasan lahan ideal untuk skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) semakin terasa, terutama di kawasan strategis perkotaan.

Owner PT Bima Sakti Berkarya, Bima Sakti, menambahkan tantangan lain, yaitu soal harga material, perizinan, dan ketatnya kredit perbankan.

Menurutnya, meski pengajuan KPR sudah bisa melalui ponsel, tetap ada tahapan fisik.

“Bahasanya semi-online. Input data lewat handphone, tapi tetap harus datang ke bank (saat akad),” ujarnya.

Ia juga menilai pengawasan ketat dari regulator membuat proses pembiayaan bagi sebagian pengembang menjadi lebih kompleks.

Di Sumsel, stok rumah diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu unit. Namun kendala dana pengembangan masih membatasi percepatan distribusi.

Persaingan antar developer justru mendorong peningkatan kualitas. Banyak yang menaikkan spesifikasi—plafon PVC, keramik granit—meski harga rumah subsidi dibatasi maksimal Rp166 juta.

“Buat konsumen persaingan ini baik, karena bisa mendapat kualitas lebih baik,” katanya.

Angka backlog masih besar

Di atas semua dinamika tersebut, angka backlog tetap menjadi tantangan nyata.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan, jumlah kepala keluarga di Sumsel mencapai 2.820.573 KK.

Kepala Dinas Perkim Sumsel, Novian Aswardani, mengungkapkan backlog kepemilikan rumah mencapai 348.051 KK atau 12,34 persen. Sementara backlog kualitas rumah mencapai 495.024 KK atau 17,56 persen.

“Angka backlog ini menjadi tantangan sekaligus fokus pemerintah dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau,” katanya, Senin (9/2/2026).

Untuk membantu MBR, Pemprov Sumsel membebaskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebanyak 17 kabupaten/kota telah menerbitkan regulasi pembebasan tersebut.

Skema pembiayaan utama tetap melalui FLPP bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk pekerja sektor informal.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah bersama kabupaten/kota telah meningkatkan kualitas 4.094 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan membangun 25.170 unit rumah baru melalui berbagai sumber pendanaan: APBN, FLPP, APBD, CSR, Baznas, dan swadaya masyarakat.

Novian menambahkan, perbaikan RTLH menjadi program strategis dalam menurunkan angka kemiskinan, yang berhasil ditekan menjadi satu digit pada 2025.

“Ya tentu kita berharap ke depan semakin baik,” katanya.

 

 

 

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.