Nama Dwi Sasetyaningtyas viral setelah videonya menyebut 'cukup saya saja yang menjadi WNI, anak-anak saya jangan'.

"Saya ikut marah tentu saja ya sebagai Warga Negara Indonesia yang telah apa mencicipi nikmatnya Indonesia ini sesudah merdeka," kata Mahfud MD dikutip dari akun Youtube Mahfud MD Official, Rabu (25/2/2026).

Mahfud marah karena pernyataan Tyas bertentangan dengan prinsip yang dinyatakan dirinya di berbagai forum. Ia menilai pernyataan Tyas menghina Indonesia.

Dimana, Mahfud MD selalu menyuarakan jangan pernah lelah mencintai Indonesia.

"Ini tampaknya lelah ini. Saya marah ada orang merasa tidak suka kepada Indonesia padahal dia sendiri itu mendapat kenikmatan karena Indonesia. Mendapat kenikmatan sekolah karena Indonesia. lalu dia melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah gitu ya. Begitu begitu menyakitkan bagi kita," jelas Mahfud MD.

Sadar Diri
Namun, Mahfud MD juga meminta semua pihak sadar diri. Ia lalu mengungkit kebijakan pemerintah sebagai pengelola negara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melihat akhir-akhir ini kebijakan pemerintah membuat putus asa.

"Pemerintah melakukan langkah-langkah sesudah dikritik gak peduli. Iya kan? Perbaikan gak dilakukan," ujarnya.

Meskipun, kata Mahfud, sikap yang dilakukan Tyas salah karena terlalu emosional.

Namun, Mahfud melihat sikap yang disuarakan Tyas mirip dengan aksi kabur aja dulu yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

"Kabur aja dulu itu kan sama artinya. Kalau negaranya kayak gini kabur aja dulu kan mirip sebenarnya semangatnya. Kalau di dalam tidak terlayani ya dengan baik sebagai warga negara atau rakyatnya seperti itu ya kabur aja dulu kan begitu," imbuh Mahfud.

Ia menilai sebagian publik merasa kritik tak lagi didengar dan perbaikan kebijakan tak kunjung dilakukan.

“Ini bukan tanpa data, tanpa fakta. Apa yang dikatakan itu berangkat dari fakta-fakta yang sering mengecewakan,” kata Mahfud.

Ia mengingatkan, nasionalisme bisa luntur jika negara tidak mampu mengayomi rakyatnya.

“Kesetiaan kepada republik ini akan luntur. Rasa cinta kepada bangsa ini akan hilang pelan-pelan kalau negara tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi hak hidup secara wajar,” tegasnya.

Dukung Blacklist
Mahfud MD setuju tindakan pemerintah yang akan memasukan Tyas dan suaminya ke dalam daftar hitam atau blacklist di seluruh pemerintahan.

Selain itu, Suami Dwi Sasetyaningtyas, Arya Pamungkas Iwantoro juga diminta mengembalikan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah diterima selama menempuh studi magister dan doktoral.

"Ya, saya setujulah dengan tindakan pemerintah agar ini di blacklist dia. Tapi pemerintah harus sadar bahwa kerusakan itu sekarang sedang terjadi di mana-mana gitu," katanya.

Namun ia meminta pemerintah membuat perubahan. Pasalnya, Tyas dianggap orang yang mewakili suara publik.

"Sebenarnya sudah terasa terutama di masyarakat-masyarakat kecil. Ini banyak sekali terjadi ya," katanya.

Mahfud mencontohkan berbagai keluhan masyarakat, mulai dari perizinan usaha yang rumit hingga dugaan praktik pungutan tidak resmi.

“Orang mau berusaha diperas. Mau cari kerja belum tentu dapat. Perkara sudah inkrah diadili lagi. Yang begitu-begitu orang takut bersuara,” ungkapnya.

Ia menilai, banyak warga yang takut menyampaikan kritik secara terbuka. Karena itu, suara dari luar negeri seperti Dwi menjadi terdengar lebih keras.

Mahfud juga menegaskan bahwa penerima beasiswa negara tetap memiliki hak untuk bersuara kritis.

“Kontribusi negara terhadap pendidikan itu kewajiban dan tidak boleh membungkam orang untuk berbicara. Justru perubahan mendasar sering lahir dari mereka yang mendapat pendidikan baik,” ujarnya.

Namun ia kembali mengingatkan, kritik harus diarahkan pada kebijakan, bukan menghina tanah air.

“Kita cintailah negara ini dengan sepenuh hati. Mencintai tidak cukup rakyat yang diminta mencintai. Pemerintah juga harus memelihara kecintaan itu dengan berlaku sesuai konstitusi dan menghargai hak rakyat,” kata Mahfud.

Ia menutup dengan peringatan agar perubahan dilakukan melalui jalur konstitusional, bukan “operasi caesar” akibat ledakan ketidakpuasan publik.