Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti entry meeting pemeriksaan atas LKPD tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan Jawa Barat, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan sebelum disampaikan secara resmi.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan bimbingan BPK selama ini, sehingga Kabupaten Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) pada tahun 2025.

"Alhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Kami berharap di tahun 2026 tetap mendapatkan bimbingan dan arahan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kualitas WTP dapat terus terjaga," ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Pria yang karib disapa Jaro Ade itu menyebut adanya fenomena dalam pelaksanaan proyek tahun anggaran 2025 yang berpotensi berdampak pada tahun 2026. 

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, terdapat sejumlah pelaksana pekerjaan yang tetap menyelesaikan proyek meskipun mengalami tekanan biaya.

Menurutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah dampak kebijakan penutupan tambang oleh Pemerintah Provinsi, yang menyebabkan lonjakan harga material. Bahkan, kondisi ini dirasakan hingga tingkat desa.

"Kami memohon arahan dan pendampingan BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," katanya.