TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan soroti permasalahan infrastruktur di Bali usai Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah VII, Kamis 26 Februari 2026. 

Luhut mengatakan berdasarkan hasil studi dari World Bank, agar segera mengadakan infrastruktur terpadu juga persoalan pada sampah. 

“Karena itu dulu waktu saya mentor banget, saya minta World Bank melakukan studi mengenai pariwisata Bali, Labuan Bajo, MandaLika, waktu itu,” jelas, Luhut. 

Baca juga: Uang Muka Jadi Penghambat Penjualan Properti di Bali, BI Beberkan Hasil Survey Properti Residensial

Mengenai sampah, Luhut meminta agar proses pembangunan waste to energy atau PSEL di Bali segera berjalan minggu depan di Bali. 

“Sampah saya kira minggu depan sudah akan diumumkan, jadi kita harap 18 bulan dari sejak April (Tahun 2026) Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu akan jalan,” imbuhnya. 

Baca juga: Harga Emas Batangan Hari Ini 26 Februari 2026, Emas 1 Gram Rp3.065.000 di Galeri24 Singaraja Bali

Selain itu ia juga menyoroti ketertiban serta alih fungsi lahan yang kian marak terjadi di Bali. “Jadi dari sekarang harus diingatkan yang alih fungsi lahan tidak benar, akan ada nanti penyesuaian di sini. Sehingga Bali itu akan tertib, karena dari World Bank Bali adalah jewelry Indonesia, jadi kalau Bali tidak bagus, maka orang juga akan malas datang ke Indonesia,” bebernya. 

Luhut menekankan agar Bali ini harus tertib, untuk turis-turis yang tidak berkualitas agar dilakukan deportasi saja dari sini Bali. Turis mancanegara nakal biasanya akan membuat masalah narkoba, perkelahian, termasuk juga investasi-investasi yang mengambil investasi UMKM di sini. 

“Kita kalau kurang 10 ribu orang lagi itu kan tidak akan membuat Bali jadi masalah, Bali itu dicintai orang, biarkan yang datang turis yang berkualitas ke Bali,” pungkasnya.