TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana masuknya 105.000 unit kendaraan niaga impor asal India ke Indonesia menuai sorotan.

Pihak importir, PT Agrinas Nusantara, disebut-sebut memilih skema Completely Built Up (CBU) dari India karena harganya diklaim lebih murah Rp 50 juta per unit dibandingkan produksi dalam negeri.

Baca juga: Penampakan Pickup Kopdes Merah Putih dari India, Mampukah Menembus Desa Terpencil Nusantara?

Bahkan, PT Agrinas mengklaim jika pembelian 105.000 unit mobil yang digunakan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menghemat APBN hingga Rp 43 triliun.

Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan peringatan keras. Pasalnya, selisih harga di awal tersebut dinilai sebagai ‘jebakan batman’ yang justru akan merugikan masyarakat, koperasi, dan negara di kemudian hari.

“Jebakan Batman” adalah istilah slang dalam bahasa Indonesia yang berarti jebakan tersembunyi atau tipu daya yang tidak terlihat di awal, tetapi merugikan saat seseorang sudah terlanjur masuk.

Baca juga: Wakil Ketua Umum Kadin Saleh Husin Minta Presiden Prabowo Batalkan Impor 105 Ribu Mobil dari India

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin secara blak-blakan menyebut bahwa membeli kendaraan impor tanpa kejelasan ekosistem purnajual (after-sales) adalah bunuh diri secara operasional.

Saleh pun menyebut penempatan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih ini lah yang akan menjadi bom waktunya. Ia mempertanyakan bagaimana nasib mobil-mobil pabrikan India ini saat didistribusikan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia bagian Timur.

"Bayangkan mobil ini disebar ke pelosok. Misalnya ke kampung saya di NTT, atau di Maluku, di Papua. Masuk tahun kedua, mobil itu pasti akan aus dan butuh suku cadang. Pertanyaannya, suku cadangnya dari mana? Tempat servisnya dari mana?" kata Saleh.

Ia menegaskan, jika kendaraan rusak dan tidak ada ketersediaan spare part, maka mobil tersebut hanya akan menjadi rongsokan mahal. 

"Akhirnya nilai gunanya jadi sangat rendah. Jadi tadi dibilang murah di awal, itu yang harus dipikirkan matang-matang," tambahnya.

Baca juga: KSPN: Agrinas Impor 105 Ribu Kendaraan dari India untuk Kopdes Saat Industri Otomotif RI Lesu

Tak hanya soal purnajual, Kadin juga menyoroti spesifikasi 70.000 unit kendaraan jenis pikap 4x4 yang dipesan.  

Menurut temuan di lapangan, kebutuhan untuk perkebunan atau area rural sebenarnya tidak harus selalu menggunakan penggerak 4x4 yang memakan biaya operasional tinggi.

"Saya sempat komunikasi dengan salah satu produsen dalam negeri. Produk pikup 4x2 mereka itu sudah lebih dari 5 tahun dijual ke Indonesia Timur dan ke perkebunan sawit. Tidak ada komplain, baik-baik saja. Kalau pakai 4x4, biaya maintenance lebih mahal, bahan bakarnya juga lebih boros," ungkapnya.

Sementara itu, terkait 1.200 unit kendaraan yang dikabarkan telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Kadin memilih tidak mau terlalu campur tangan.

"Kalau 1.200 unit dari 105.000 itu kan baru nol koma sekian persen. Ya sudah biarkan saja. Tugas kami hanya mengimbau pemerintah agar memikirkan nasib industri otomotif dan UMKM di dalam negeri," tandasnya.

Tanya: Salah satu alasan kuat impor kendaraan niaga dari India ini adalah soal harga. Kabarnya per unit bisa lebih murah Rp 50 juta. Bukankah ini efisiensi?

Jawab: Beli barang murah di awal itu belum tentu efisien. Coba kita pikirkan, 105.000 mobil ini diimpor, lalu tersebar ke berbagai daerah, misal ke NTT, Maluku, atau Papua. Tahun kedua atau ketiga, mobil ini butuh ganti spare part dan servis rutin. Jaringan bengkelnya di mana? Suku cadangnya impor lagi? Kalau rusak dan tidak bisa dipakai, malah jadi sangat mahal dan merugikan.

Tanya: Jadi hitung-hitungannya jangan cuma harga beli?
Jawab: Betul. Kedua, hitung juga multiplier effect (efek ganda). Kalau selisih harga Rp 50 juta itu diberikan ke industri lokal, uangnya akan berputar di sini. Pabrik pembuat jok, pembuat baut, bengkel lokal, semuanya hidup. Kos-kosan di sekitar pabrik penuh, warung makan laku.

Jangan hanya hitung selisih harga beli dari luar, tapi hitung berapa triliun uang yang berputar menghidupkan ekonomi rakyat kita sendiri.

Tanya: Kabar katanya kendaraan-kendaraan ini ditujukan untuk Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tapi Pak Menteri Koperasi, Pak Ferry Juliantono, merasa tidak dilibatkan. Bagaimana komentarnya, Pak?

Jawab: Ya tentu kami juga melakukan komunikasi. Saya kira itu nanti bagian dari pemerintah atau Agrinas dengan pemerintah yang saling berkomunikasi. Kami tidak mau masuk ke situ.

Yang paling utama bagi kami adalah, sebaiknya jangan semua wilayah disamaratakan. Lepaskan saja agar masing-masing wilayah memilih jenis kendaraannya sesuai dengan tipikal geografis wilayahnya.

Saya ambil contoh, saya sempat komunikasi dengan salah satu produsen dalam negeri. Produk pikap 4x2 mereka itu sudah lebih dari 5 tahun dijual ke Indonesia Timur dan ke perkebunan sawit. Tidak ada komplain. Baik-baik saja sampai saat ini. Jadi sebenarnya nggak perlu-perlu amat pakai 4x4. Bisa dibayangkan kalau 4x4, biaya maintenance dan operasionalnya lebih mahal, bahan bakarnya juga lebih boros.

Tanya: Bapak tahu tidak peran Kementerian Pertahanan dalam hal ini? Kan Menhan sekarang Pak Sjafrie Sjamsoeddin?

Jawab: Wah, saya enggak tahu. Saya enggak mau masuk ke situ, karena sebelumnya memang (mantan Menhan) sempat bertandang ke India. Biarkanlah kawan-kawan di pemerintahan yang menjelaskan. Jangan-jangan malah kementerian yang tidak terkait yang ngurusin ini.

Tanya: Pak, ini kan kalau kita membutuhkan kendaraan yang begitu besar (ratusan ribu unit), dan konon butuh waktu yang sangat cepat, selayaknya siapa saja stakeholder yang perlu diajak bicara?

Jawab: Salah satunya pasti Menteri Perindustrian. Terus Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan (terkait anggaran negara/BUMN), Menteri Koperasi (untuk penggunaannya), Menteri Investasi/Kepala Danantara (Mas Rosan). Dan di lingkup yang lebih besar, Menko Perekonomian. Kadin juga harusnya diajak bicara sebagai asosiasi yang menaungi produsen otomotif tersebut. (Tribun Network/ Yuda)