TRIBUNPAPUABARAT.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat (Kanwil Kemenkum Pabar) mengikuti "Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2027".

Persiapan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 itu berlangsung di Wisma Pengayoman, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Kementerian Hukum melalui Biro Perencanaan dan Organisasi untuk memastikan proses perencanaan anggaran akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Supervisi ini dihadiri Kepala Bagian Program dan Anggaran beserta Tim Supervisi Biro Perencanaan dan Organisasi.

Ada juga Tim Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. 

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dwi Kristika Rohana, dan anggota Tim Kerja Program dan Pelaporan, dan Operator BMN Kanwil Kemenkum Pabar juga terlibat dalam kegiatan ini.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Pabar Sosialisasikan Layanan AHU Kewarganegaraan

Kepala Bagian Program dan Anggaran menyebut penyusunan usulan belanja modal dan sewa tahun anggaran 2027 mesti selektif, terukur, dan berbasis skala prioritas kebutuhan. 

Menurutnya, perencanaan anggaran harus benar-benar mempertimbangkan urgensi dan manfaat agar anggaran tepat sasaran dan tidak berlebihan.

Selanjutnya, Dwi Kristika berharap Kanwil Kemenkum memperoleh masukan, bimbingan, dan arahan yang konstruktif dari tim supervisi.

Ia pun berharap usulan disetujui karena telah sesuai kondisi riil di wilayah dan urgen untuk menunjang tugas dan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Supervisi ini membahas dan mendiskusikan secara rinci dan komprehensif setiap usulan belanja modal dan belanja sewa 2027. 

Tim Kerja Program dan Pelaporan bersama Operator BMN Kanwil Papua Barat memaparkan urgensi, kebutuhan, dan peruntukan tiap usulan belanja. 

Semua usulan tersebut telah disusun berdasarkan persetujuan RKBMN dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan dan Peraturan Menteri Keuangan.

Melalui supervisi ini, penyusunan usulan belanja modal dan belanja sewa 2027 Kanwil Kemenkum Pabar diharapkan dapat disusun secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.