TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau, Hardi Candra, menanggapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan sikap yang cukup hati-hati.
Ia menilai kebijakan tersebut memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.
Menurut Hardi, di satu sisi pihak rumah sakit yang melayani pasien BPJS kerap mengeluhkan besaran tarif layanan yang dinilai masih rendah.
Kondisi ini, kata dia, berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat peserta BPJS.
"Kalau saya berpandangan secara pribadi memang susah. Kita melihat rumah sakit yang melayani BPJS sering mengeluhkan tarif yang begitu kecil dan persoalan lainnya," ujarnya.
Namun di sisi lain, Hardi juga mengaku memahami keluhan masyarakat yang setiap bulan wajib membayar iuran.
Tidak sedikit warga yang merasa terbebani, apalagi ketika mereka jarang atau bahkan belum pernah memanfaatkan layanan kesehatan tersebut.
Ia menyebut, sebagian masyarakat mempertanyakan kewajiban membayar iuran secara rutin meski belum tentu menggunakan fasilitas kesehatan. Hal ini menjadi dilema tersendiri dalam kebijakan jaminan kesehatan nasional.
Meski demikian, Hardi menilai apabila kenaikan iuran tersebut benar-benar untuk kepentingan bersama dan membawa dampak besar terhadap peningkatan pelayanan, maka kenaikan dalam batas wajar masih bisa dipertimbangkan.
“Kalau memang ini untuk kepentingan bersama dan membawa kebaikan yang luar biasa, saya rasa tidak jadi persoalan ketika dinaikkan sedikit,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, hal terpenting adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran iuran yang telah dibayarkan masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih terbuka dalam penggunaan dana serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan peserta.
Hardi juga menyoroti dampak positif keberadaan BPJS selama ini. Menurutnya, sejak adanya BPJS, baik peserta mandiri maupun yang ditanggung pemerintah, masyarakat tidak lagi takut berobat ke rumah sakit.
"Dulu banyak masyarakat yang enggan berobat karena biaya, sekarang sakit sedikit sudah berani ke dokter. Jadi memang ada plus dan minusnya. Tinggal bagaimana pengelolaannya lebih transparan dan tepat sasaran,"ujarnya.
(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
