TRIBUNJABAR.ID, KABUPATEN BANDUNG - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Nisya Ahmad, melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Cikancung pada Kamis (26/2). Dalam dialog bersama masyarakat, salah satu kader PKK menyampaikan keluhan terkait penonaktifan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dialami sejumlah warga.
‎
‎Menurut laporan yang diterima, beberapa warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI mendapati status kepesertaannya tidak aktif saat hendak mengakses layanan kesehatan. 
‎
‎Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan tersebut.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Nisya Ahmad menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial, termasuk BPJS PBI. 
‎
‎Ia menjelaskan bahwa dalam kebijakan publik dikenal dua bentuk kesalahan penargetan.
‎
Pertama, inclusion error, yaitu kondisi ketika orang yang secara ekonomi mampu justru menerima bantuan.

Kedua, exclusion error, yakni ketika masyarakat miskin atau rentan justru terhapus dari daftar penerima bantuan.
‎
“Exclusion error jauh lebih berisiko karena berdampak langsung pada kelompok yang paling membutuhkan. Ketika warga miskin kehilangan status PBI, mereka bisa kehilangan akses layanan kesehatan dasar,” ujar Nisya dalam forum reses.
‎
Ia menegaskan bahwa pembaruan dan pemadanan data memang diperlukan agar bantuan tepat sasaran.