AYU ‘ULYA, Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dan Pengurus Perempuan Peduli Leuser, melaporkan dari Aceh Tamiang

“Banjir sudah reda, tapi lumpur masih ada,” ujar seorang murid SD yang sempat kami jumpai di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, pada Jumat pertama Februari.

Kalimat random sekaligus menohok itu terdengar saat sang bocah laki-laki bersama ketiga temannya menuju jalan pulang.

Langkah mereka terhenti saat menyaksikan mobil kami yang terperosok sedang diderek keluar lubang.

Demikianlah kondisi saat bertugas di lapangan, begitu banyak kejutan. Namun, pendar gempita tak kunjung lekang dari wajah para sukarelawan, termasuk tim Teungku Inong, dampingan Yayasan  Hutan, Alam, dan Lingkungan (HAkA) yang menggelar aksi solidaritas pada 4-7 Februari 2026 di Desa Babo dan Desa Sekumur, Aceh Tamiang.

Seluruh peserta yang berpartisipasi berjumlah 60 orang dari berbagai latar berlakang entitas. Di antaranya Forum Paralegal Aceh, Teungku Inong, Community Patrol Team (CPT) dari Gampong Linge, Mendale, dan Bunin, serta Kelompok Linut Lestari dari Seumanah Jaya dan Kelompok Cendana dari Tenggulun.

Seluruh sukarelawan dari berbagai wilayah di Provinsi Aceh itu tinggal bersama (live-in) di rumah-rumah warga Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang.

“Ada dorongan dari hati untuk saling menguatkan sesama korban. Apa yang sudah hilang, nanti rezekinya akan digantikan oleh Allah,” tukas Yuni, sukarelawan asal Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, yang rumah dan pabrik padinya lenyap tak bersisa ditelan banjir bandang pada akhir November silam.

Metode terapeutik

Aksi solidaritas masyarakat dari berbagai wilayah di Provinsi Aceh tersebut berupa pendistribusian sembako, pembersihan masjid dan kantor camat, pembacaan doa dan yasinan bersama, serta Layanan Dukungan Psikososial untuk para ibu melalui metode terapeutik bercerita (storytelling).

“⁠Alhamdulillah, masyarakat menyambut baik aksi solidaritas ini. Bahkan, masyarakat Desa Sekumur dan Desa Babo turut serta bekerja sama memudahkan tim selama kegiatan berlangsung,” jelas koordinator lapangan program, Abdoel Hadi.

Pernyataan serupa hadir dari perwakilan orang muda Aceh Tamiang yang bergabung sebagai sukarelawan.

“Saya lihat aksi solidaritas yang kita lakukan kemarin tidak hanya membatu warga terdampak, tetapi juga membangun rasa peduli dan kebersamaan di antara orang muda. Secara keseluruhan aksi ini bagus dan layak dilanjutkan,” ujar Windi Maharani dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tenggulun.

Pengalaman khas perempuan Sudah lebih dua bulan pascabencana, untuk pertama kalinya, ayat-ayat suci Al-Qur’an, zikir, dan doa kembali dilantunkan bersama oleh para ibu di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka. Tak sedikit air mata yang tumpah sejak awal bismillah.

Sesekali terdengar rengekan para bayi dan gemuruh suara kaki balita berlari-lari selama berlangsungnya majelis taklim.

“Ini pertama kalinya kami berkumpul untuk yasinan kembali. Bagus kalau diadakan sering-sering,” curhat salah seorang peserta.

Empat puluhan perempuan Desa Babo yang berhadir di musala itu menghabiskan siang hingga sore hari difasilitasi oleh Ustazah Masyitah Alzeyra, Ustazah Siti Dinaria, Fitri Juliana, dan saya sendiri untuk bersama-sama memanjatkan doa-doa dan berbagi cerita selama dan setelah menghadapi bencana banjir bandang dan longsor.

“Enggak perlu bersih-bersih karena memang enggak ada lagi rumahnya,” celetuk Nihayati datar saat sesi curahan hati (curhat) yang spontan disambut gelak para peserta.

Sebagai seorang ibu, mengalah dan beban ganda bergaung lirih di sela-sela kehidupan pascabencana.

“Anak saya ramai, jadi saya jarang makan pagi,” papar ibu lima anak tersebut.

Menurut keterangannya, setiap keluarga dijatahkan makanan untuk sarapan. Anak pertamanya yang berusia 12 tahun terbiasa makan dua porsi. Sehingga, perempuan berusia 34 tahun itu pun merelakan jatah makannya untuk sang anak.

Fakta pahit tersebut tampak sesuai dengan pemaparan data oleh Sita Aripurnami MSc dan Ir Suraiya Kamaruzzaman ST, LLM, MT pada acara “Baseline Data Gender, Perubahan Iklim, dan Advokasi Kebijakan di Aceh” yang sempat saya hadiri di pengujung Januari lalu.

“Realitas bencana sejatinya tidak bersikap netral. Selalu ada realitas tidak terungkap dari pengalaman perempuan dalam menghadapi bencana,” ucap Sita selaku Direktur Eksekutif di Women Research Institute (WRI).

Beban kerja berlipat ganda yang harus dihadapi perempuan di tengah bencana terpampang nyata saat saya turun ke wilayah-wilayah pengungsian.

Para perempuan yang tampak merawat balita, lansia, dan disabilitas sekaligus. Ditambah lagi membersihkan lumpur pascbanjir dan mengelola dapur umum, dengan terus mengabaikan kebutuhannya sendiri.

“Tinggal menunggu hari (lahiran). Sampai sekarang susu untuk ibu hamil belum dapat,” jelas Utari, terengah, dengan seutas senyum tabah.

Perempuan berusia 27 tahun itu memilih hadir di tengah kepayahan demi menyuarakan isi hatinya. “Kalau boleh disediakan donasi untuk tilam bayi, baju bayi, juga selimut bayi. Itu semua kami belum punya,” paparnya penuh harap.

Kunci perubahan

Mendengarkan langsung pernyataan tersebut, membuat napas saya tersendat sepersekian detik. Untuk buang air kecil saja, seharian saya kalang kabut untuk mencari toilet darurat dengan air yang tersedia berwarna kuning pekat. Lantas bagaimana caranya para ibu tersebut harus bertahan hidup menjalani hari-hari tanpa

ketersediaan air bersih yang cukup untuk membersihkan menstruasi, darah nifas, dan memandikan balita dan bayi?

“Perempuan adalah kunci perubahan. Sayangnya, situasi perempuan tidak mengalami perubahan dalam 30 tahun terakhir,” ungkap Ketua Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK), Suraiya. Berdasarkan hasil temuan

basedline data dari 305 perempuan sebagai sampel penelitian di Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Barat sebelum bencana siklon Senyar melanda Sumatra, dinyatakan bahwa perempuan tahu cara bertahan dari bencana dan paham untuk

terlibat dalam aksi penanggulangan perubahan iklim berbasis komunitas. Namun, perempuan nyaris tidak memiliki akses untuk menyusun kebijakan atau system keselamatan yang dibuat negara.

“Ketika kebijakan dibuat tidak berlandaskan bukti valid, maka tak heran jika desain program pascabencana, distribusi bantuan dan makanan, hingga rancangan hunian sementara (huntara) menjadi tidak ramah kelompok rentan,” jelas Dosen Fakultas Teknik USK tersebut.

Ini tidak hanya tentang rumah dan kebun yang hilang, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat melanjutkan hidup ke depan! (*)