TRIBUNSTYLE.COM - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, secara tegas memberikan pembelaan terhadap Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto.
Mahfud MD menyoroti gelombang teror yang menghantam Tiyo setelah ia melontarkan kritik pedas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dengan berani ia plesetkan menjadi "Maling Berkedok Gizi."
Mahfud MD menyampaikan rasa bangganya atas nyali mahasiswa UGM tersebut.
Namun, ia menyayangkan aksi pengecut para oknum yang melakukan intimidasi. Pasalnya, teror tersebut tidak hanya menyasar Tiyo secara pribadi, tetapi juga mulai merambah ke sang ibu.
Atas dasar itulah, Mahfud MD memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Beliau meminta agar negara tidak membiarkan tumbuh suburnya iklim ketakutan di tengah masyarakat.
Baca juga: Komentar Menohok Menteri HAM Tanggapi Teror ke Ketua BEM UGM, Sentil Penentang MBG: Orang Jahat!
Mahfud mendesak agar kasus teror terhadap Tiyo segera diusut tuntas dan tidak didiamkan begitu saja.
Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (24/2/2026), Mahfud memberikan testimoni mengenai kepribadian Tiyo. Menurutnya, Tiyo adalah representasi mahasiswa masa kini yang tetap menjaga adab namun memiliki taring dalam berpendapat.
Bagi Mahfud, langkah ekstrem Tiyo—yang sampai menyurati UNICEF—memiliki landasan moral yang kuat. Kritik tersebut lahir dari sebuah kontradiksi yang menyakitkan: anggaran pendidikan yang selangit, namun realitas di lapangan justru berdarah-darah.
"Tiyo ini bicara keras karena rasa kemanusiaannya timbul. Orangnya sopan, tidak sok, tapi rasionanya jalan. Jangan dimusuhi, harusnya ditemani. Ajak bicara, lihat faktanya begini, sulitnya pemerintah begini. Bukan malah dimusuhi diam-diam, lempar batu sembunyi tangan," tegas Mahfud.
Mahfud menilai, apa yang disampaikan Tiyo bukanlah sekadar serangan politik, melainkan sebuah suara kemanusiaan yang menuntut keadilan sosial
Bagi Mahfud MD, pengakuan Tiyo Ardianto mengenai intimidasi yang menimpa dirinya, sang ibu, hingga jajaran pengurus BEM UGM lainnya bukanlah persoalan sepele.
Ia menegaskan bahwa gelombang teror ini adalah indikator nyata bahwa "kesehatan" demokrasi di Indonesia sedang berada dalam fase memburuk.
"Aparat seharusnya menyelidiki. Sekarang mencari pelaku lewat WA atau jejak digital itu tidak sulit. Polisi kita itu sangat profesional dan cekatan mencari hal-hal sulit, masa yang begini tidak ketemu?" sindir Mahfud.
Tak berhenti di situ, Mahfud juga melontarkan kritik terhadap sikap pasif pemerintah. Ia menyayangkan respons formal pemerintah yang hanya melontarkan jawaban singkat: "tidak tahu."
"Menurut saya tidak cukup hanya bilang tidak tahu. Perintahkan aparat, cari dong! Tugas negara itu melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah," tambahnya.
Pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menyebut bahwa penentang program pemerintah (seperti MBG) sebagai pelanggar HAM, tak luput dari bidikan kritik Mahfud MD.
Mahfud menegaskan bahwa konsep Hak Asasi Manusia tidak boleh dipahami secara sempit. Menurutnya, HAM bukan hanya soal hak sipil dan politik (Sipol), tetapi juga mencakup hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).
"Betul, menghalangi program rakyat melanggar HAM. Tapi ingat, pemerintah yang mengelola negara secara tidak profesional, menimbulkan korupsi dan pemborosan, itu juga pelanggaran HAM berat di bidang Ekosob," ujar Mahfud.
Ia menegaskan bahwa mengkritik kebijakan bukanlah pelanggaran HAM, melainkan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi.
Justru, pembiaran korupsi dalam program pemerintah adalah bentuk nyata perampasan hak ekonomi rakyat.
Peringatan untuk Penguasa: Alam Akan Mengubah Anda
Menutup pernyataannya, Mahfud memberikan peringatan keras kepada para elite yang kini alergi terhadap kritik dan menggunakan 'tangan-tangan gelap' untuk membungkam suara rakyat.
"Kalau Anda (para elite) sudah diperingatkan tidak mau dan malah marah-marah, silakan jalanlah. Nanti Tuhan yang akan turun tangan, alam yang akan mengubah Anda. Tidak pernah dalam sejarah tidak terjadi perubahan. Jangan suka-suka, Anda harus bertanggung jawab," kata Mahfud.
Dari teror atas Tiyo, Mahfud menyoroti kondisi demokrasi yang menurutnya diwarnai rasa takut.
Ia menyebut adanya dugaan tekanan terhadap media, aktivis, hingga pelaku usaha yang kritis.
“Sekarang banyak yang diam karena takut. Media pembiayaannya bisa ditutup, usaha bisa ditutup. Itu kesewenang-wenangan terselubung,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa media adalah pilar keempat demokrasi.
Jika media dilemahkan, ruang publik akan dikuasai isu liar dan propaganda.
“Legislatif ambruk kepercayaan publiknya, eksekutif korupsinya luar biasa, yudikatif busuk. Kita berharap ke media. Kalau media juga ditekan, berbahaya bagi negara,” katanya.
Mahfud meminta pemerintah tidak alergi terhadap kritik keras seperti slogan “MBG maling berkedok gizi” yang dilontarkan Tiyo.
“Kalau dia melihat fakta-fakta lalu menyimpulkan begitu, ajak dialog. Temani. Jangan dimusuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pilihan kebijakan memang hak pemerintah yang menang pemilu. Namun pengawasan dan kritik adalah hak rakyat.
“Soal pilihan kebijakan itu urusan yang menang pemilu. Tapi kalau ada pelanggaran, itu urusan rakyat,” kata Mahfud.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak semua pihak tetap mencintai Indonesia, sembari memperbaiki tata kelola negara sesuai konstitusi.
“Kita cintai negara ini dengan sepenuh hati. Pemerintah dan rakyat sama-sama pemilik negara. Kritik itu untuk memperbaiki, bukan untuk merusak,” pungkasnya.
(TribunStyle.com/WartaKotalive.com)
