TRIBUNTRENDS.COM - PT Agrinas Pangan Nusantara resmi melakukan kontrak pengadaan sekitar 105.000 unit kendaraan niaga berupa pikap dan truk impor buatan pabrikan otomotif India. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.
Dari total pengadaan tersebut, sebanyak 35.000 unit kendaraan dipasok oleh Mahindra & Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya diproduksi oleh Tata Motors melalui mitra resminya di Indonesia, PT Tata Motors Distribusi Indonesia.
Manajemen Agrinas menyebutkan, nilai total kontrak pengadaan kendaraan niaga tersebut mencapai Rp24,66 triliun. Mereka mengklaim, biaya tersebut dinilai jauh lebih efisien karena sekitar 50 persen lebih murah dibandingkan jika menggunakan produk kendaraan niaga buatan dalam negeri.
Sebagai tahap awal realisasi kontrak, sebanyak 200 unit pikap impor telah tiba di Tanah Air dan langsung didistribusikan untuk kebutuhan operasional Kopdes Merah Putih. Dalam waktu dekat, Agrinas menjadwalkan kedatangan tambahan 400 unit pikap.
Sementara itu, hingga akhir Februari mendatang, total kendaraan niaga yang akan masuk ke Indonesia ditargetkan mencapai 1.000 unit. Pengadaan ini menjadi bagian dari upaya percepatan distribusi sarana logistik guna mendukung program pemberdayaan ekonomi desa yang tengah dijalankan pemerintah.
Baca juga: Rencana Impor Mobil Pikap India, Kadin Langsung Beri Desakan: Ini Ada Loh, Jangan ke Sana
Desakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) agar Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit pikap dan truk ringan dari India bukan semata-mata didasarkan pada persoalan kemampuan produksi kendaraan jadi di dalam negeri.
Lebih dari itu, Kadin menilai kebijakan impor tersebut berpotensi memberi dampak luas terhadap ekosistem industri nasional yang selama ini menopang sektor otomotif, mulai dari pemasok komponen hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai daerah.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menegaskan bahwa industri otomotif nasional sejatinya masih memiliki kapasitas produksi yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Masih idle. Tentu ini artinya dari jumlah permintaan tersebut mereka jauh lebih besar daripada jumlah yang akan dibeli," kata Saleh dalam Wawancara Khusus di Studio Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga itu juga tidak mungkin direalisasikan sekaligus, melainkan dilakukan secara bertahap. Dengan skema tersebut, industri dalam negeri dinilai sangat mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus membuka keran impor.
Saleh menekankan bahwa aspek yang kerap luput dari perhitungan adalah dampak berganda atau multiplier effect dari industri otomotif. Dalam satu unit kendaraan, terdapat sekitar 2.500 komponen suku cadang, di mana sekitar 1.500 hingga 2.000 komponen di antaranya berpotensi dipasok oleh industri dalam negeri.
"Tentu kalau bisa bayangkan, misalnya bisa 1.500 sampai 2.000 komponen itu disuplai dari dalam negeri, kan ekonomi ini tumbuh, bergerak," ujarnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang disebutnya sedang "kurang baik-baik", peluang produksi kendaraan dalam jumlah besar seharusnya menjadi momentum penting untuk kembali menggerakkan roda industri nasional.
Ia mengingatkan agar pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton ketika pasar domestik justru dibuka lebar bagi produk impor.
"Tentu ini merupakan satu peluang, jangan sampai yang mereka sedang sulit ini justru hanya menjadi penonton. Artinya kita memberikan peluang kepada pekerjaan atau usaha-usaha UMKM di negara lain, itu kan kurang bagus, kurang elok," ungkap Saleh.
Dengan banyaknya pelaku usaha di tingkat tier 2 dan tier 3 dalam rantai pasok otomotif nasional, ia menilai kebijakan negara semestinya memberikan ruang dan kesempatan bagi ekosistem industri tersebut untuk terus tumbuh dan berkembang.
Menurutnya, kebijakan tidak seharusnya hanya berfokus pada hitung-hitungan untung rugi jangka pendek, melainkan juga mempertimbangkan keberlanjutan industri serta penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
"Bukan kita hitung untung rugi apa segala macam, tapi tentu sebagai pembina industri tentu ini merupakan satu kewajiban kita untuk menyampaikan, 'Eh ini ada loh, jangan ke sana aja ini ke sini'. Itu sebenarnya merupakan inti daripada kami bersuara," pungkasnya.
(TribunTrends.com/Tribunnews.com/Lita)
