TRIBUNTRENDS.COM - Rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menjadi buah bibir. Bukan tanpa alasan, angka Rp 8,5 miliar yang dialokasikan dalam anggaran tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat yang merasa prioritas pembangunan seharusnya diarahkan ke sektor lain yang lebih mendesak.
Bagi masyarakat kecil, angka miliaran rupiah tersebut terasa sangat kontras dengan realita di lapangan. Suryani (45), seorang pedagang di Samarinda, mengungkapkan rasa herannya setelah mengetahui kabar tersebut melalui media sosial.
Sambil menunjuk kondisi infrastruktur di sekitarnya, ia merasa anggaran sebesar itu bisa menjadi solusi bagi perbaikan fasilitas publik.
“Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang. Kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya saat ditemui, Jumat (27/2/2026).
Suryani menambahkan bahwa kenyamanan jalan jauh lebih berdampak pada roda ekonomi rakyat kecil dibanding pengadaan kendaraan pejabat.
“Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman. Kan dipakai tiap hari,” lanjutnya.
Baca juga: Komentar Artis Lihat Istri Gubernur Kaltim Pakai Baju Noni Belanda, Widy Vierratale: Gue Ada Bajunya
Senada dengan Suryani, Rajian (39) juga menyuarakan pendapatnya. Ia menilai bahwa dana miliaran rupiah tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, atau ruang publik.
“Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucap Rajian.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sebenarnya memahami kebutuhan kepala daerah akan kendaraan operasional, namun nilai nominalnya dianggap berlebihan.
“Ya wajar ada mobil dinas. Cuma kalau sampai Rp 8 miliar lebih, yang pakai satu orang, kita pasti mikir-mikir,” katanya.
Baca juga: Respons Sarifah Istri Gubernur Kaltim saat Busananya Dikritik, Posting Doa Lindungi dari Orang Iri
Persoalan ini terasa semakin pelik bagi warga yang tinggal di wilayah pedalaman. Martinus (44), warga Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), menceritakan bagaimana akses jalan di daerahnya masih menjadi tantangan besar, terutama saat musim hujan tiba.
“Di Mahulu ini kalau hujan, jalan bisa susah dilewati. Ada kampung yang aksesnya terbatas. Jadi pas dengar ada mobil dinas mahal, ya kami mikir, apa nggak bisa itu dipakai bantu perbaiki jalan di sini,” ungkap Martinus melalui sambungan telepon.
Baca juga: Gaya Glamor Sarifah Istri Gubernur Kaltim saat Temui Warga di Tengah Polemik Mobil Dinas Rp8,5 M
Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, dirinya belum menggunakan fasilitas kendaraan dinas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk operasional di daerah.
Rudy mengeklaim bahwa mobilitasnya selama ini masih mengandalkan kendaraan pribadi, yang menurutnya kondisinya pun sudah tidak lagi prima.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Meskipun demikian, isu ini tetap menjadi perhatian nasional, bahkan sempat mendapat teguran dari pihak kementerian terkait agar pemerintah daerah lebih mengedepankan efisiensi anggaran di tengah semangat penghematan negara.
