TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah menetapkan susunan direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan,  melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2026.

Keputusan tersebut mengatur komposisi pimpinan baru, lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan untuk periode jabatan berikutnya.

Dalam susunan direksi yang ditetapkan, Saiful Hidayat dipercaya sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru, sebemumnya menjabat sebagai Senior Principal Expert di PT Telkom Indonesia Tbk. la merupakan pejabat karier di Telkom Group dengan pengalaman lebih dari dua dekade.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Vice President Business Performance Management. Lalu Executive Vice President Telkom Regional 3, hingga Executive Vice President Digital Business & Technology.

Baca juga: Musrenbangcam Klungkung, Desa Ditekankan Prioritaskan Penanganan Sampah

Baca juga: Tabel Angsuran KUR Kecil BRI Februari 2026, Persyaratan Calon Debitur, Jenis Pinjaman dan Suku Bunga

Saiful juga terlibat dalam proyek transformasi Telkom yang berfokus digitalisasi bisnis, efisiensi organisasi, dan penguatan pengalaman pelanggan. 

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, Kuncuro Budi Winarno, mengucapkan selamat kepada Saiful Hidayat atas dilantiknya menjadi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami akan tetap berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta menjaga amanah pekerja Indonesia yang telah mempercayakan perlindungan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kuncoro.

Kuncoro berharap kepemimpinan baru, mampu memperkokoh kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan melalui tata kelola yang transparan dan profesional sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan dana jaminan sosial. 

”Kami optimistis dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, perlindungan pekerja wilayah Banuspa, maupun nasional dapat semakin luas sehingga turut memperkuat ketahanan sosial ekonomi pekerja. (*)