TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan nasional, sebagaimana narasi yang beredar di masyarakat.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru-guru tidak diperhatikan. Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” ujar Teddy kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menjelaskan, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan sederajat.
Ia juga menegaskan bahwa penganggaran MBG telah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk pembahasan di Badan Anggaran DPR.
“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegasnya.
Menurut Teddy, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menghentikan program pendidikan dari periode sebelumnya. Seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan ditambah.
“Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” katanya.
Baca juga: Ketua Banggar DPR Said Abdullah Akui Anggaran MBG Masuk Pos Dana Pendidikan
Ia menyebut sejumlah program yang tetap berjalan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar. Selain itu, pemerintah juga menambahkan program Sekolah Rakyat untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Seskab Teddy Tanggapi Kabar Bangunan Sekolah Terbengkalai
Teddy juga menanggapi isu sekolah terbengkalai. Ia menyampaikan bahwa kerusakan sekolah merupakan persoalan lama dan menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan. Namun, pemerintah pusat melakukan percepatan renovasi.
“Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, bisa dicek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun,” ujarnya.
Terkait kesejahteraan guru, Teddy menegaskan bahwa perhatian pemerintah justru meningkat. Pemerintah pusat memberikan insentif bagi guru honorer daerah, menaikkan tunjangan guru non-ASN, serta memastikan penyaluran tunjangan dilakukan langsung ke rekening guru setiap bulan.
Baca juga: Banyak Keluhan, Kepala BGN Instruksikan Menu dan Kemasan MBG Ramadan Diganti
“Insentif guru honorer yang sebelumnya Rp200 ribu naik menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Dan sekarang tunjangan itu dibayarkan langsung ke guru setiap bulan, bukan lagi melalui transfer ke daerah,” jelas Teddy.
Alokasi anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi sorotan sejumlah pihak, termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia mengatakan, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah tidak layak yang berada di berbagai pelosok Tanah Air.
Esti menegaskan, PDIP perlu meluruskan narasi simpang siur terkait dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Dia juga mengaku mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut.
Esti bilang program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan di APBN 2026.
Menanggapi hal tersebut, Teddy kembali menegaskan bahwa seluruh anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan mandatory spending 20 persen dari APBN dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan akibat pelaksanaan MBG.
Politisi PDIP lainnya, yakni Wakil Sekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu menepis menyebutkan bahwa anggaran MBG lahir dari hasil efisiensi kementerian/lembaga.
"Apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini buah dari efisiensi, bukan dari anggaran pendidikan, itu keliru. Dalam faktanya, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," kata Adian.
Adian mengutip isi penjelasan Pasal 22 UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan sudah termasuk untuk Program Makan Bergizi pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.
Aturan tersebut dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026. Dalam Perpres tersebut, tercantum alokasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional mencapai lebih dari Rp 223 triliun, tepatnya Rp 223.558.960.490.
