Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Suasana santai namun serius mewarnai pertemuan bertajuk High Level Meeting (HLM) TP2DD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026 yang dilaksanakan KSL Grand Ballroom Biak, Jumat (27/2/2026) sore.

Acara yang dihadiri langsung Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra ini terkait pentingnya optimalisasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran penerimaan daerah. 

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Tambah Armada Bus Sekolah Gratis, Kadisdik: Siapkan Dana Rp 1,7 Miliar

Orang nomor satu di Kota Karang ini menyampaikan secara langsung bahwa forum TP2DD harus memberi dampak konkret terhadap tata kelola keuangan daerah.

“Forum TP2DD ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Markus Oktovianus Mansnembra, digitalisasi keuangan juga mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak dan retribusi. 

Kemudian meningkatkan efisiensi administrasi dan pelaporan keuangan, serta memperkuat implementasi data untuk perencanaan pembangunan. 

Ia menegaskan, perluasan transaksi non tunai harus diterapkan pada seluruh sektor penerimaan dan belanja daerah.

Baca juga: Wabup Biak Numfor: Program Kerja Harus Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Menurutnya, Digitalisasi bukan sekadar metode pembayaran, tetapi transformasi menuju pemerintahan yang modern dan adaptif. 

“Melalui TP2DD kita dapat memperluas penggunaan transaksi non tunai pada seluruh sektor penerimaan dan belanja daerah,” tegasnya.

Implementasi kanal pembayaran digital di Biak Numfor menunjukkan perkembangan positif. Penggunaan QRIS dan mobile banking semakin meluas di masyarakat. 

Baca juga: Anggaran Dipangkas Rp 111 Miliar, Pemkab Biak Numfor Perketat Skala Prioritas

Hal ini juga berkat dukungan serta kerja sama dengan pihak perbankan, khususnya Bank Papua.

“Kerja sama ini telah membantu mempercepat integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk pada sektor pelayanan publik dan BUMD,” katanya.

Ia juga mengakui masih terdapat tantangan dalam peningkatan literasi digital masyarakat, integrasi sistem antar-OPD yang belum sepenuhnya optimal. 

Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan data transaksi digital untuk mendukung kebijakan berbasis data dan peningkatan PAD.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Papua, Warsono, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Biak Numfor.

Baca juga: Mobil Dinas Bupati dan Sekda Biak Numfor Turut Apel di Depan BPK

“Kami mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam memperluas kanal pembayaran non tunai. Integrasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah akan terus kami perkuat agar lebih efektif, aman, dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan menjadi kunci dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif.

Baca juga: Satu Tahun Kepemimpinan, Pemkab Biak Numfor Luncurkan Kartu Tani: Berikut Manfaatnya

“Kolaborasi yang kuat akan mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas transaksi elektronik pemerintah daerah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, TP2DD juga menyepakati langkah-langkah konkret, antara lain meningkatkan dan menjaga indeks ETPD Pada kategori digital, melanjutkan dan meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah secara non tunai. 

Kemudian, meningkatkan dan memperluas edukasi, literasi dan branding ETPD kepada wajib pajak dan wajib retribusi baik melalui sosialisasi maupun melalui media spanduk atau banner, videotron dan infografis media sosial. 

Baca juga: Setahun Memimpin, Markus–Jimmy Tegaskan Komitmen Bangun Kabupaten Biak Numfor

Selain itu, menggunakan kartu kredit Indonesia KKI segmen pemerintah untuk mendukung belanja daerah yang lebih transparan dan akuntabel. menyusun dan memperkuat roadmap P2DD.

Adapula, memperkuat landasan pelaksanaan dan koordinasi implementasi kebijakan, opsen PKB dan BBNKB serta memastikan terealisasinya peningkatan pemerintah daerah. 

Mendukung dan melaporkan pemetaan kebutuhan infrastruktur internet untuk penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah. 

Baca juga: Markus Jimmy Hadirkan Kartu Tani-Lapor Bupati Dalam Setahun Memimpin Biak Numfor

Meningkatkan dan memperluas akseptasi Qris melalui penambahan merchant dan pengguna baru Qris. 

Biak Numfor disebut sebagai salah satu kabupaten yang dinilai cukup maju dalam penerapan transaksi non tunai, dan pemerintah daerah menargetkan perluasan implementasi digitalisasi pada sektor-sektor lainnya guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. (**)