BANGKAPOS.COM - Geram! Hotman Paris Desak Presiden Cabut Paspor Alumni LPDP yang Hina Indonesia: "Kembalikan Uang Rakyat!"

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melayangkan somasi terbuka dan desakan keras kepada Presiden RI untuk mencabut kewarganegaraan Dwi Sasetyaningtyas.

Alumnus LPDP tersebut memicu kemarahan publik setelah pamer paspor asing anaknya dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan bangsa, meski pendidikannya dibiayai penuh oleh pajak masyarakat.

Berikut ini ulasan lengkapnya

Hotman Paris meminta kepada pemerintah untuk mencabut status kewarganegaraan Dwi Sasetyaningtyas, yang pamer paspor WNA sang anak. 

Baca juga: Pengakuan Sedih Suami Tyas di Depan LPDP, Siap Kembalikan Rp2 Miliar Usai Keluarganya Jadi Sorotan

Tyas menjadi perhatian publik karena merendahkan bangsa Indonesia padahal menerima beasiswa LPDP. 

Hotman pun mensomasi Dwi untuk meminta maaf kepada publik.

"Hei, kamu yang teriak-teriak mengatakan tidak mau anaknya WNI sedangkan kamu, menginjak luar negeri adalah uang dari beasiswa negara. Aku somasi kamu. Hei, kembalikan itu beasiswa, atau kamu minta maaf kepada publik," kata Hotman lewat Instagramnya pada Rabu (25/2/2026), dikutip Tribunjakarta.com

Hotman menegaskan bahwa dana LPDP berasal dari pajak masyarakat, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Ia mengaku tersinggung sebagai warga pembayar pajak. 

"Lu tau enggak uang yang menyekolahkan kamu juga, termasuk uang pajak yang dari gue ini juga ada di situ. Uang pajak rakyat. Dari pajak PPh pajak PPN," katanya. 

Hotman bahkan mengusulkan kepada Presiden agar kewarganegaraan Dwi untuk dicabut.

Ia menilai pernyataan tersebut dapat dianggap menghina bangsa di kancah internasional. 

"Saya usulkan kepada bapak presiden, cabut warga negaranya. Sekali lagi, cabut warga negaranya. Itu sudah menghina bangsa di dunia internasional. Sekali lagi bapak presiden, cabut kewarganegaraan, itu orang yang mengaku anaknya tidak diperbolehkan jadi WNI, sedangkan dia sendiri terima beasiswa LPDP dari negara," katanya. 

Sebelumnya, seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial.

Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.

Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya.

Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.

“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet.

Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.

Menyadari kegaduhan yang timbul, DS kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial. 

Ia mengakui bahwa pernyataannya tidak tepat dan menyinggung banyak pihak.  

Namun, permintaan maaf tersebut belum mampu meredakan desakan publik. 

Diskusi di media sosial justru bergeser pada tuntutan agar sistem pengawasan alumni LPDP dievaluasi secara menyeluruh, sehingga kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Purbaya Ingatkan Jangan Hina Negara 

Sementara, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait polemik viral yang menyeret salah satu alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas. 

Pemerintah menyatakan kekecewaannya dan menegaskan akan meminta pengembalian seluruh dana beasiswa beserta bunganya. 

Pernyataan keras itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026). 

Purbaya mengungkapkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan pihak keluarga penerima beasiswa. 

"Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026) dikutip dari Kompas.com. 

Purbaya berharap para penerima beasiswa LPDP dapat menjaga sikap dan etika.

Ia menegaskan, kritik terhadap negara atau pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun tidak dibenarkan jika sampai menghina negara sendiri.

"Saya harapkan kedepan, temen-temen yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau enggak senang enggak senang tapi jangan menghina hina negara lah, jangan begitu. Itu uang dari pajak dan dari sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh," ucap Purbaya, saat Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

"Kalau enggak patriotis enggak apa-apa, tapi jangan menghina negara deh, dan saya ingatkan kepada temen-temen yang lain dari LPDP dan saya pastikan yang ini akan di blacklist."

Tagih balik uang rakyat

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tak akan menganggap persoalan ini sebagai isu pribadi. 

Sebab, dana LPDP berasal dari uang publik yang diterima dari pajak masyarakat. 

Penghitungan jumlah dana yang harus dikembalikan masih dilakukan, termasuk skema bunga sebagai konsekuensi penggunaan dana negara

(Tribunnews/Tribunsumsel)