TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat langkah transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah melalui pengembangan sistem digital terintegrasi yang mendukung efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Digitalisasi diposisikan sebagai kebutuhan strategis untuk menjawab tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis data akurat. 

Salah satu fokus yang diperkuat adalah sistem pencatatan kehadiran ASN. 

Penguatan sistem absensi dinilai menjadi fondasi penting dalam pengelolaan kinerja dan disiplin pegawai secara berkelanjutan, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, sebagai instansi pengelola sumber daya aparatur, menyatakan komitmennya untuk terus selaras dengan perkembangan teknologi informasi. 

Kepala BKD Provinsi Maluku, Drs. Jasmono, M.Si, menekankan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya dimaknai sebagai pembaruan perangkat kerja, tetapi juga upaya memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi. 

“Penerapan teknologi bukan hanya sebatas modernisasi sistem, melainkan upaya membangun tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.” kata Jasmono, ditulis Sabtu (28/2/2026).

Sejalan dengan itu, BKD Provinsi Maluku mendorong implementasi sistem absensi terintegrasi yang dirancang untuk merekam dan memantau kehadiran ASN secara realtime dengan tingkat akurasi data yang tinggi. 

Sistem ini disebut telah terintegrasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku dan akan dikembangkan secara bertahap untuk terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, guna meningkatkan kualitas layanan kepegawaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

Penguatan sistem ini juga dikaitkan dengan misi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, dan melayani. 

Melalui sistem absensi online terintegrasi, pimpinan unit kerja dapat mengakses informasi kehadiran pegawai secara cepat dan terukur, sehingga keputusan manajerial dapat lebih berbasis data. 

Dalam penerapan PEMDI - Pemerintahan Digital, Pemprov Maluku memanfaatkan Ekosistem Absensi dari InterActive yang mengintegrasikan data kehadiran dari hardware absensi dan aplikasi absensi online InAct dalam satu dashboard terpadu. 

Dengan integrasi tersebut, proses rekapitulasi data tidak perlu dilakukan berulang karena informasi kehadiran tersaji otomatis dan realtime, serta dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan kinerja dan evaluasi pegawai. 

“Kami mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat sistem absensi terintegrasi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kepegawaian yang lebih transparan, akurat, dan berbasis data melalui pemanfaatan ekosistem digital yang saling terhubung,” ujar Alex Surya Rahardjo, CEO dan Founder InterActive Group. 

Menurutnya, melalui penguatan absensi terintegrasi ini, Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi, sejalan dengan visi pemerintahan modern berbasis elektronik.

Baca juga: Mahasiswa Demo Mabes Polri Buntut Kasus Kematian Siswa MTs di Maluku, Massa Teriak Pembunuh

Baca juga: Bendera One Piece Berkibar di Depan Mabes Polri Buntut Kematian Siswa di Tual Maluku