TRIBUNTRENDS.COM - Jagat media sosial kembali diramaikan oleh perbincangan seputar figur keluarga pejabat daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada Sarifah Suraidah Harum, istri Gubernur Rudy Mas'ud.
Gaya busana Sarifah yang terekam dalam sebuah video lapangan mendadak viral dan memantik beragam respons publik.
Dalam rekaman yang beredar luas, Sarifah terlihat turun langsung menyapa pedagang sayur. Namun, bukan aktivitasnya yang paling menyedot perhatian, melainkan penampilannya yang dinilai mencolok di tengah suasana sederhana masyarakat.
Baca juga: Sarifah Istri Gubernur Kaltim Punya 13 Anak, Sikap Sang Buah Hati Terungkap, Tak Semencolok Ibunya?
Dalam video tersebut, Sarifah tampil mengenakan long dress putih bergaya klasik. Penampilannya dilengkapi topi lebar dan perhiasan berkilau yang menghiasi jemari serta lehernya.
Gaya tersebut oleh warganet disebut menyerupai penampilan “Noni Belanda”.
Bagi sebagian pengguna media sosial, busana itu dinilai kontras dengan situasi lapangan dan aktivitas masyarakat kecil yang ia temui.
Tak sedikit komentar yang membandingkan penampilan Sarifah dengan citra kesederhanaan yang selama ini diharapkan publik dari keluarga pejabat daerah.
Perbincangan soal busana Sarifah mencuat di tengah atmosfer publik yang masih hangat oleh polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar.
Meski dua isu tersebut berbeda, perhatian publik seolah bergeser dari kebijakan anggaran ke ranah personal.
Alih-alih membahas substansi kebijakan, diskusi di media sosial justru lebih banyak berputar pada soal gaya hidup dan penampilan istri gubernur.
Menanggapi derasnya kritik, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, akhirnya memberikan penjelasan.
Ia menilai sorotan terhadap busana Sarifah seharusnya tidak dibesar-besarkan.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” kata Sudarno, Sabtu (28/2/2026) malam.
Baca juga: Sarifah Istri Gubernur Kaltim Punya Utang Jumbo Meski Hartanya Ratusan Miliar, Gaya Bangsawan Eropa
Menurut Sudarno, gaya berpakaian Sarifah bukanlah sesuatu yang muncul setelah suaminya menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Ia menegaskan, latar belakang keluarga Sarifah memang sudah berkecukupan sejak lama.
“Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba karena jabatan,” ujarnya.
Dengan demikian, Sudarno menilai tidak adil jika gaya berpakaian Sarifah dikaitkan langsung dengan posisi Rudy Mas’ud sebagai kepala daerah.
Lebih jauh, Sudarno menegaskan bahwa urusan busana merupakan wilayah personal yang tidak berkaitan langsung dengan etika pemerintahan maupun kebijakan publik.
“Kalau urusan outfit, itu personal. Tidak ada yang dilanggar,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan dasar kritik yang menyebut penampilan Sarifah sebagai sebuah pelanggaran.
“Apa yang dilanggar? Tidak ada,” ujarnya.
Menurutnya, selama tidak ada aturan yang dilanggar, pilihan berpakaian seseorang tidak bisa dijadikan tolok ukur etika penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga: Respons Sarifah Istri Gubernur Kaltim saat Busananya Dikritik, Posting Doa Lindungi dari Orang Iri
Sudarno juga menyoroti ekspektasi publik yang menuntut perubahan penampilan secara instan. Ia menilai, kebiasaan yang telah dijalani selama belasan bahkan puluhan tahun tidak bisa diubah begitu saja hanya karena seseorang kini berada di lingkar kekuasaan.
“Belasan bahkan puluhan tahun orang terbiasa seperti itu. Tidak bisa tiba-tiba berubah hanya karena jabatan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sudarno mengajak publik untuk memisahkan ranah personal dan ranah pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik seharusnya diarahkan pada kinerja dan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau mau mengkritik, kritik kinerjanya. Apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Jangan pada personal,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun ruang kritik dalam demokrasi terbuka lebar, kualitas kritik tetap perlu dijaga agar tidak kehilangan substansi.
“Kalau masuk ke ranah pribadi, itu bukan kritik kebijakan,” pungkasnya.
***
