TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah ketegangan global yang kembali memuncak akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun langsung sebagai mediator internasional memantik beragam respons.
Salah satunya datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
JK menyambut baik niat tersebut sebagai sebuah langkah bermoral dan beritikad damai. Namun, di balik apresiasi itu, terselip keraguan besar: apakah diplomasi Indonesia mampu menembus dinding kekuasaan negara-negara adidaya?
Baca juga: Kesediaan Prabowo jadi Mediator Disorot Media Internasional, Kemlu: Iran Tidak akan Happy Menerima
Berbicara dari kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya Raya, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026), JK menilai konflik yang kini pecah bukan sekadar perselisihan biasa antarnegara.
“Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK.
Menurutnya, peta konflik global saat ini berada dalam kendali kekuatan besar, terutama Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh menentukan dalam arah politik dunia.
“Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” ucap dia melanjutkan.
Pernyataan tersebut mencerminkan pesimisme realistis JK, yang melihat bahwa upaya mediasi sering kali kandas bukan karena niat, melainkan karena ketimpangan kekuasaan.
Dalam pandangan JK, persoalan mendasar lainnya terletak pada relasi yang tidak setara antara negara-negara berkembang dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Ia bahkan menyinggung perjanjian internasional yang pernah dijalani Indonesia dan dinilainya merugikan.
“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” tegas dia.
Bagi JK, diplomasi tidak bisa dilepaskan dari posisi tawar. Tanpa keseimbangan kekuatan, proses perundingan berisiko hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata.
Baca juga: Prabowo Ingin Damaikan Iran dan AS-Israel, Rocky Gerung Nilai Cerdik: Pesan Politik ke Dalam Negeri
Meski konflik terjadi jauh dari wilayah Nusantara, JK mengingatkan bahwa dampaknya tetap bisa merembet ke dalam negeri. Salah satu ancaman nyata adalah lonjakan harga minyak dan tekanan ekonomi global.
Namun, ia menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas nasional dengan memastikan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.
"Kita harap Indonesia khususnya pemerintah menjalankan pemerintahan yang adil dan juga mengayomi orang memberikan prioritas masyarakat yang baik supaya jangan terjadi seperti di negara lain itu,” ucapnya.
Menurut JK, ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi pemicu gejolak sosial, sebagaimana yang terjadi di banyak negara konflik.
Serangan itu langsung diikuti dengan penutupan wilayah udara Israel dan penetapan status darurat nasional.
Mengutip laporan The Guardian, Israel menutup akses udara untuk mengantisipasi serangan balasan Iran menggunakan drone maupun rudal.
Juru bicara militer Israel menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan langkah awal untuk meniadakan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Sementara itu, Agence France-Presse melaporkan terdengarnya dua ledakan besar di Teheran. Associated Press menyebutkan bahwa salah satu titik serangan berada di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Baca juga: Mantan Dubes Tak Setuju Prabowo ke Teheran Damaikan AS & Iran: Fokus dalam Negeri, Masih Banyak PR
Menyusul eskalasi konflik dan kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Teheran untuk mengambil peran sebagai mediator atau juru damai dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Langkah ini menempatkan Indonesia di panggung diplomasi global yang penuh risiko, di tengah pusaran konflik geopolitik yang menurut JK, “ditentukan oleh kekuatan besar dunia”.
Di antara niat baik dan realitas keras politik internasional, rencana mediasi Indonesia kini diuji: apakah mampu menjadi jembatan damai, atau justru terseret arus konflik yang lebih besar dari sekadar diplomasi.
***
