BANJARMASINPOST.CO.ID - AMERIKA Serikat dan Israel akhirnya merealisasikan aksi militer mereka kepada Iran. Mereka tak hanya menyerang instalasi militer. Aksi membabi buta kedua negara juga telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Pascaserangan brutal yang diikuti aksi balasan Iran ke sejumlah negara Timur Tengah, banyak negara langsung bersikap, baik pro maupun kontra.
Lalu bagaimana Indonesia? Sejumlah pihak mengharap kecaman dari Indonesia kepada Amerika Serikat dan Israel, karena apa yang mereka pertontonkan tak sejalan dengan prinsip perdamaian dunia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun hukum internasional.
Namun yang ada justru muncul ide Presiden Prabowo Subianto untuk bertolak ke Teheran menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat.
Apa yang disampaikan tersebut terkesan heroik, tapi tidak realistis. Harap diingat, posisi Indonesia tidak sekuat itu untuk menjadi mediator. Bahkan bisadisebut Indonesia dalam posisi pinggiran.
Tak perlu jauh-jauh, untuk menyelesaikan konflik negara seASEAN, antara Thailand dan Kamboja pun, Indonesiatak lagi dipandang sebagai saudara tua di kawasan.
Mundur sedikit ke belakang, posisi Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang justru menjebak Indonesia dalam posisi pelengkap, tanpa memiliki kontribusi atau suara apapun yang bisa didengar. Bahkan Indonesia berada ‘satu grup’ dengan negara yang saat ini menyerang Iran.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut.
MUI melihat Dewan Perdamaian bukanlah dewan yang mengupayakan upaya damai di Timur Tengah (dalam hal ini Palestina), karena justru telah memicu perang regional.
Dewan Perdamaian tidak akan efektif menciptakan perdamaian karena posisi politik yang timpang dengan hegemoni Amerika Serikat. Mencabut keanggotaan BoP juga bisa sebagai cara menunjukan sikap tegas kita.
Peran Indonesia sebenarnya menjadi sentral ketika bisa mengakomodir negara-negara nonblok,
sebagaimana Indonesia pernah menginisiasi Konfrensi Asia Afrika di Bandung.
Indonesia juga bisa memerankan diri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
Berdasar kondisi terkini diharapkan sikap politik Indonesia lebih realistis dan tak sekadar netral.
Ketika dimaknai dalam posisi pasif, hal ini membuat Indonesia berisiko kehilangan pengaruh di panggung global, karena dunia tidak hanya membutuhkan negara yang netral.
Ketika konflik sudah berdampak pada energi, keamanan global, dan krisis kemanusiaan, maka Indonesia harus aktif hadir.
Dalam posisi sebagai negara nonblok bukan berarti tidak bersikap. Indonesia harus mampu tampil mendorong PBB dan organisasi negaranegara Islam (OKI) untuk bertindak lebih tegas, serta membuka ruang-ruang diplomasi yang konkret.
Amerika dan Israel tak bisa dihadapi sendirian,apalagi oleh Indonesia, jadi segera galang upaya diplomasi bersama. Selain itu, di dalam negeri segera susun mitigasi untuk mencegah dampak perang, khususnya terhadap ekonomi dan energi. (*)
