TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengkritisi lambannya pemulihan permukaan jalan dalam proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP).
Proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan membangun sistem pengelolaan air limbah terpadu di Jakarta.
Meski mendukung tujuannya, Wibi mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengorbankan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
“JSDP ini proyek besar, tujuannya baik untuk masa depan sanitasi Jakarta. Tapi jangan sampai proyek strategis nasional justru menjadi sumber kemacetan permanen karena lubangnya tidak segera ditutup,” kata Wibi, Senin (3/2/2026).
Ia menyoroti kondisi di kawasan Jembatan Besi yang dinilai terdampak cukup lama akibat pengerjaan proyek tersebut.
Bahkan, menurutnya, jalur busway di lokasi itu belum juga pulih meski pekerjaan sudah berjalan lama.
“Di Jembatan Besi, terutama di jalur busway, itu sudah hampir dua tahun tidak kelar-kelar. Ini bukan lagi kendala teknis biasa. Ini soal pengendalian proyek. Saya bahkan sudah pernah melaporkan hal ini sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
Wibi menilai lambannya perbaikan jalan dipicu lemahnya koordinasi antara kontraktor yang mengerjakan proyek bawah tanah dengan pihak yang bertugas mengembalikan kondisi permukaan jalan.
Menurutnya, tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Yang gali harus pastikan yang menutup. Tidak boleh ada alasan beda kontraktor lalu warga yang menanggung macet dan risiko kecelakaan. Jakarta bukan kota galian tanpa akhir,” kata Wibi.
Sebagai informasi, JSDP merupakan proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang mencakup pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta jaringan perpipaan di sejumlah zona di Ibu Kota.
Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan.
Meski demikian, Wibi menegaskan status sebagai PSN tidak membuat proyek tersebut lepas dari pengawasan dan evaluasi.
“PSN bukan berarti kebal dari evaluasi. Justru karena ini proyek strategis, pengawasan harus lebih ketat. Kita tidak mau proyek jangka panjang yang baik, rusak citranya karena tata kelola yang lemah di lapangan,” ujarnya.
Ia menyatakan DPRD DKI akan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait mengenai titik-titik galian yang belum dipulihkan, termasuk di kawasan Jembatan Besi. DPRD juga mendesak adanya kepastian jadwal penyelesaian yang transparan.
“Jakarta harus menjadi kota yang tertata. Bukan kota yang dibobok lalu dibiarkan. Warga berhak atas jalan yang aman dan lancar,” tutupnya.
