TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Ketua PC IPNU IPPNU Kabupaten Pandeglang, Uci, menyoroti anggaran belanja pegawai di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang tahun 2026. 

Pasalnya, anggaran belanja pegawai Pandeglang tahun ini mencapai Rp1,2 triliun lebih atau 44,49 persen, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Rp2,6 triliun lebih. 

Uci menilai, belanja pegawai paling besar menguras APBD ketimbang anggaran pembangunan infrastruktur hanya 17,99 persen dari APBD. 

"Untuk infrastruktur masih di bawah ketentuan 40 persen, sedangkan belanja pegawai paling besar," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026). 

Ia menegaskan, setiap program yang bersumber dari anggaran APBD tidak boleh hanya dilaksanakan secara seremoni yang bersifat mandatori. Namun harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. 

"Keberhasilan pemerintah daerah, tidak cukup hanya di ukur dari pembangunan dan seremoni program. Tapi sejauh mana dampak kebijakan tersebut benar-benar rasakan masyarakat," tegasnya. 

Baca juga: PROFIL Try Sutrisno, Wapres ke-6 Republik Indonesia Meninggal di RSPAD Gatot Soebroto

Selain itu, PC IPNU IPPNU Pandeglang juga menyoroti satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani dan Iing Andri Supriadi. 

Mereka menilai, satu tahun merupakan waktu yang cukup untuk menunjukan keberpihakan dari setiap kebijakan konkret kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang. 

Baik penanganan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

"Satu tahun bukanlah waktu yang singkat, ini perlu direnungkan, dan perlu di kaji oleh kita semua. Bagaimana kebijakan Bupati dan Wakil Bupati memimpin Pandeglang," katanya. 

Uci berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, agar lebih serius dan fokus menepati janji politik pada saat kampanye kepada masyarakat. 

"Keluhan-keluhan masyarakat harus direspon dan ditanggapi. Bupati dan Wakil Bupati segera jalankan visi misinya, sesuai pada saat kampanye," pungkasnya.