TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) untuk memiliki akun media sosial sebagai sarana transparansi kepada publik.
Langkah ini diambil untuk merespons keluhan masyarakat terkait variasi menu dan kesesuaian nilai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya, menyatakan bahwa setiap SPPG wajib memiliki akun di platform Facebook, Instagram, dan TikTok. Akun tersebut nantinya berfungsi sebagai wadah pelaporan harian yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
"Mulai pekan depan, setiap SPPG wajib melaporkan menunya secara terbuka. Apa makanannya, bagaimana kandungan gizinya, hingga berapa harga bahan pangannya," ujar Sony dalam Rapat Konsolidasi MBG di Hotel Aryaduta Palembang, Sabtu (28/2/2026).
Sony menekankan bahwa transparansi ini bertujuan agar program tetap akuntabel.
Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian harga bahan pangan yang diunggah dengan harga pasar, mereka dipersilakan untuk mempertanyakannya langsung ke SPPG terkait.
"Misalnya harga pisang Rp1.500 tetapi ditulis Rp2.500, masyarakat boleh protes. Inovasi menu juga harus dilakukan. Pengelola bahkan boleh meminta masukan dari siswa mengenai menu yang diinginkan agar lebih variatif," tambahnya.
Menghadapi bulan suci Ramadan, BGN memastikan program MBG tetap berjalan. Untuk sekolah reguler, makanan akan diberikan dalam bentuk menu kering yang dapat dibawa pulang setiap hari. Sedangkan untuk pondok pesantren atau boarding school, distribusi dilakukan menjelang waktu berbuka puasa.
"Pembagian tetap dilakukan setiap hari, bukan sekaligus untuk tiga hari. Ini harus menjadi perhatian seluruh pengelola," tegas Sony.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut Sumsel menjadi salah satu provinsi yang minim komentar negatif terkait implementasi program MBG.
"Keberhasilan ini tidak terlepas dari kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pangan. Seluruh kebutuhan bahan untuk MBG, tersedia di Sumsel tanpa harus mengandalkan impor dari luar daerah maupun luar negeri," katanya.
Menurut Deru, konsistensi pemerintah daerah dalam membangun kemandirian pangan menjadi faktor penting. Sejak November 2021, Pemprov Sumsel telah mencanangkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
"Masyarakat diberikan bibit ayam, ikan, dan komoditas lainnya. Selain itu masyarakat menanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang, dan komoditas pokok lainnya," katanya.
Saat MBG masuk, semua orang sibuk dan sempat khawatir harga akan naik. Ternyata Sumsel tidak, karena sudah punya kemandirian pangan. Jadi suplai dan demand tetap terjaga.
"Untuk komoditas seperti telur dan ikan air tawar, Sumsel bahkan mengalami surplus produksi. Termasuk telur, kita tidak ada permasalahan malah over supply. Ikan juga banyak, terutama ikan air tawar,” ujarnya.
Deru menyatakan dukungan penuh terhadap program MBG dan berharap keberhasilan di Sumsel dapat direplikasi di provinsi lain.
Baca juga: Operasional, Bahan Pokok hingga Insentif: Rincian Anggaran MBG Sumsel Tembus Rp28,5 Miliar per Hari
Baca juga: MBG Saat Ramadan Tak Dirapel, BGN Tegaskan Pembagian Dilakukan Setiap Hari
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan dipastikan tetap berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya di sejumlah sekolah masih ditemukan kekeliruan, terutama terkait sistem distribusi makanan yang dirapel untuk beberapa hari sekaligus.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. Sony Sonjaya menegaskan bahwa pembagian MBG selama Ramadan harus dilakukan setiap hari dan tidak boleh dirapel.
“Makanan yang dibawa pulang ke rumah itu per hari. Bukan satu hari dibagikan untuk jumlah makanan selama tiga hari (dirapel), ini keliru,” kata Sony saat Rapat Konsolidasi MBG bersama Pemprov Sumsel, yayasan, dan mitra se-Sumsel di Hotel Aryaduta, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, selama Ramadan menu yang dibagikan berupa paket makanan kering. Namun di lapangan, masih banyak penyedia dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan paket tersebut dengan cara dirapel.
Sony memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengevaluasi sistem distribusi yang tidak sesuai standar. Sebab, Ramadan bukan alasan untuk menghentikan program MBG.
Tujuan utama program ini adalah memastikan penerima manfaat tetap memperoleh asupan gizi seimbang meskipun sedang berpuasa.
“Selama Ramadan tidak berhenti kita memberi asupan gizi. Jadi kita bagikan makanan kering ke sekolah,” jelasnya.
Sony juga mengungkapkan, saat ini jumlah SPPG telah mencapai sekitar 24.000 unit di seluruh Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya seragam.
“Ada yang mungkin arahan tidak diterima secara utuh. Tetapi arahan kami jelas, Ramadan tidak menjadi alasan untuk berhentinya asupan bergizi,” tegasnya.
Menurutnya, untuk siswa yang tinggal di pondok pesantren atau boarding school, SPPG tetap memasak makanan seperti biasa pada siang hari dan membagikannya menjelang waktu berbuka puasa.
"Kembali kami tegaskan, bukan satu hari untuk dibagi makanan tiga hari ke depan. Itu keliru dan tolong diingatkan,” katanya.
Di sisi lain, pembagian menu MBG dalam bentuk paket kering menuai polemik di lapangan. Sejumlah orang tua menilai menu yang dibagikan kurang layak dan tidak memenuhi standar gizi.
"Mulai Senin, SPPG wajib memiliki akun media sosial Facebook, Instagram, TikTok. Media sosial tersebut difungsikan sebagai sarana transparansi dan pelaporan harian kepada masyarakat," kata Sony.
Menurutnya, menu yang dibuat hari itu di SPPG wajib dilaporkan kepada masyarakat. Menunya apa, makanannya apa saja, kandungan gizinya berapa, harganya berapa.
Jika ditemukan kejanggalan harga bahan pangan, masyarakat dipersilakan untuk mempertanyakannya.
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
