SRIPOKU.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar setelah menuai polemik di ruang publik.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, melalui akun Instagram pribadinya, Senin (2/3/2026).
Ia menyebut pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dan masukan masyarakat yang berkembang luas.
“Kami menegaskan, keputusan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik berjalan maksimal dan fokus kami terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Rudy.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat menjadi energi positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur, atas polemik yang terjadi.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah harus responsif terhadap aspirasi publik, terutama dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemerintah yang baik adalah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak,” tegasnya.
Mobil dinas yang sebelumnya direncanakan sebagai kendaraan operasional gubernur adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e, kendaraan mewah berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Unit tersebut diketahui telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025 dan hingga kini masih berada di Jakarta serta belum dikirim ke Kalimantan Timur.
Rencana pengadaan kendaraan dengan nilai fantastis itu sempat memicu perdebatan luas di masyarakat, yang mempertanyakan urgensi dan prioritas anggaran di tengah berbagai kebutuhan publik lainnya.
Dengan pembatalan ini, Pemprov Kaltim memberi sinyal komitmen untuk lebih berhati-hati dan terbuka dalam pengelolaan anggaran daerah.
