TRIBUNTRENDS.COM - Polemik pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar terus menjadi sorotan publik.
Isu ini bahkan merembet ke gaya busana istri gubernur dan menimbulkan tudingan dinasti politik, menyeret nama orang nomor satu di Benua Etam.
Sudarno, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, angkat bicara.
Ia menegaskan, kendaraan mewah tersebut bukan sekadar simbol status, melainkan untuk menunjang mobilitas gubernur di lapangan.
Mobil ini juga dirancang untuk keperluan menerima tamu resmi negara, mulai dari pejabat kementerian hingga anggota DPR RI.
Baca juga: Gubernur Kaltim Batalkan Mobil Dinas Rp8,5 M, Rudy Masud Minta Maaf, Dana Dikembalikan ke Kas Daerah
Menurut Sudarno, gubernur memiliki tanggung jawab menghadiri berbagai kunjungan penting demi kepentingan daerah.
Termasuk di antaranya pertemuan dengan perwakilan kedutaan, yang membutuhkan fasilitas resmi dan representatif.
“Mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar berkeliling di dalam kota,” ujarnya.
Sudarno menekankan, pengadaan kendaraan ini bagian dari upaya mendukung kinerja gubernur secara profesional.
Dengan penjelasan itu, pemerintah provinsi berharap masyarakat memahami urgensi kendaraan operasional ini.
Sudarno menegaskan bahwa gubernur tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi teknis kendaraan.
Urusan detail seperti kapasitas mesin hingga model merupakan ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Gubernur tidak mengurusi spek. Tidak sampai ke detail mesin berapa CC atau model apa. Itu teknis di bawah. Beliau menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek,” katanya.
Kendaraan yang direncanakan tersebut merupakan jenis hybrid.
Opsi ini dipilih dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata di semua wilayah.
“Ini mobil hybrid. Bisa listrik, bisa BBM. Fasilitas charging belum sepenuhnya siap, jadi dipilih yang bisa menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.
Hingga kini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum digunakan.
Sudarno menyebut gubernur siap mengikuti arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang atau dibatalkan.
“Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
Mengenai kritik yang menyebut dana Rp 8,5 miliar lebih baik dialihkan untuk perbaikan jalan, Sudarno menilai perbandingan tersebut tidak sepadan.
Ia menyebut biaya pembangunan 1 kilometer jalan bisa mencapai Rp 13 miliar, sehingga angka Rp 8,5 miliar belum cukup untuk membiayai 1 kilometer penuh.
Ia meminta publik melihat angka tersebut dalam konteks APBD Kalimantan Timur yang mencapai Rp 31,4 triliun.
Sudarno juga mengungkapkan bahwa gubernur sebelumnya sempat menolak rencana sewa helikopter senilai Rp 24 miliar per tahun.
“Itu sewa, bukan beli. Rp 2 miliar per bulan, kali 12 jadi Rp 24 miliar. Pak Gubernur tidak setuju itu. Daripada sewa mahal tiap bulan, lebih baik tidak usah,” ujarnya.
Terkait video viral kendaraan mewah di pedalaman, ia meluruskan bahwa itu adalah mobil pribadi, bukan mobil dinas yang sedang dipersoalkan.
Baca juga: Gaya Pakaian Disebut Berlebihan, Sarifah Istri Gubernur Kaltim: Kita Gak Hidup untuk Menyenangkan
Selain mobil dinas, gaya busana istri gubernur, Sarifah Suraidah, turut menjadi perbincangan warganet.
Video Sarifah saat menyapa pedagang dengan pakaian klasik dan perhiasan mencolok dinilai kontras dengan kondisi masyarakat.
Namun, Sudarno meminta publik tidak menyeret ranah personal. Ia menyebut gaya berpakaian tersebut sudah ada jauh sebelum suaminya menjabat sebagai gubernur.
“Itu sudah puluhan tahun seperti itu. Bukan pada saat jadi gubernur ini,” ujarnya.
Sudarno menambahkan bahwa latar belakang keluarga tersebut memang sudah mapan sejak lama. Ia berharap kritik publik lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah.
“Beliau sudah lama berkecukupan untuk membuat istrinya seperti ratu. Jadi bukan hal yang tiba-tiba karena jabatan,” katanya.
Menyangkut tudingan dinasti politik, Sudarno menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama selama tidak melanggar aturan hukum.
“Kalau tidak dibolehkan, ya buat aturan yang melarang. Tapi kalau secara demokrasi dibolehkan, itu hak,” katanya.
Ia berpendapat bahwa persoalan ini lebih kepada wilayah etik dan keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu langsung.
“Kalau masyarakat tidak setuju, jangan dipilih. Tapi kalau dipilih dan menang, berarti itu pilihan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Sudarno menyebut masukan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.
“Kami berterima kasih atas kritik. Itu vitamin bagi pemerintah,” ujarnya.
(TribunTrends/Kompas/Pandawa Borniat)
