TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah kian memburuknya situasi geopolitik Timur Tengah, wacana peran Indonesia sebagai mediator kembali menjadi sorotan. Pernyataan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk memediasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menuai beragam respons.
Salah satunya datang dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang menilai bahwa inisiatif tersebut belum disertai langkah konkret yang dapat dirasakan publik.
Situasi kian kompleks setelah gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, yang justru memicu eskalasi militer luas di kawasan. Pemerintah Indonesia menyayangkan kegagalan diplomasi tersebut karena berdampak langsung pada stabilitas regional dan meningkatnya korban sipil.
Baca juga: Niat Baik Prabowo Jadi Mediator Dibalas Realita Pahit, Dubes Iran: Negosiasi dengan AS Tidak Berguna
Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, sebelumnya menyampaikan apresiasi atas tawaran Presiden Prabowo untuk mengambil peran sebagai mediator. Tawaran itu dipandang sebagai sinyal positif dari negara dengan politik luar negeri bebas aktif.
Namun, hingga kini, belum terlihat adanya tindak lanjut konkret dari tawaran tersebut. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kegelisahan, termasuk di kalangan tokoh dan organisasi keagamaan di Indonesia.
Keprihatinan mendalam disampaikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, terutama setelah kabar tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei beserta anggota keluarganya dan sejumlah pejabat tinggi Iran dalam serangan militer. Tidak hanya itu, konflik tersebut juga dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 500 warga sipil.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jatim, Muhammad Mirdasy, menyebut tragedi ini sebagai peristiwa kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
“Saya rasa itu adalah sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa dan kami sangat menyesalkan terhadap hal ini,” kata Muhammad Mirdasy kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).
PWM Jawa Timur menegaskan bahwa mereka pada prinsipnya mengapresiasi niat Presiden Prabowo untuk menjadi mediator antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Terlebih, komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden saat bergabung dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah, khususnya oleh AS dan Israel.
Namun, apresiasi itu disertai catatan tegas. Muhammadiyah menilai politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus benar-benar dijalankan secara konsisten, tanpa keberpihakan pada salah satu blok kekuatan.
“Bagaimana politik bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dalam hal ini tidak boleh Presiden Prabowo punya kecenderungan kepada salah satu pihak yang ada,” terangnya.
Baca juga: MUI Dukung Prabowo Segera Terbang ke Teheran: Damaikan Iran-AS, Tapi Jangan Lupakan Kondisi Bangsa!
PWM Jatim juga menyoroti dampak konflik yang berpotensi semakin memperparah penderitaan warga Palestina di Gaza. Di saat Ramadan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan refleksi spiritual, kawasan Timur Tengah justru dilanda ketegangan yang kian mengeras.
Menurut Muhammadiyah, harapan agar Presiden sebagai bagian dari BOP dapat memastikan keadilan bagi semua pihak belum terlihat terwujud dalam praktik.
“Apa yang menjadi harapan utama dari presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak itu sepertinya sangatlah tidak terwujud kenyataannya,” tegasnya.
Lebih jauh, PWM Jatim menilai hingga saat ini Presiden Prabowo belum menunjukkan posisi sebagai juru adil yang tegas dan seimbang.
Mereka juga mencatat belum adanya pernyataan keras dari Presiden yang secara eksplisit mengutuk serangan militer yang terjadi.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong agar Presiden tidak berhenti pada retorika, melainkan segera menunjukkan langkah nyata yang terukur dan sistematis.
“Kami ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas,“ pungkasnya.
***
(TribunTrends/Kompas)
