Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sri Handi Lestarie
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang meluas ke kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi memberi tekanan serius terhadap perekonomian Jawa Timur (Jatim).
Kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, hingga lonjakan biaya logistik internasional menjadi risiko nyata yang perlu diantisipasi.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengingatkan bahwa dampak konflik geopolitik global tersebut dapat menjalar melalui kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, hingga melonjaknya biaya logistik internasional.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa sebagai salah satu motor ekonomi nasional, Jatim perlu merespons dinamika global ini secara cepat dan terukur agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Baca juga: Timur Tengah Memanas: Kedubes AS di Riyadh Diserang Drone, Iran Ancam Tutup Selat Hormuz
“Dampak utama konflik Timur Tengah terhadap Jatim setidaknya datang dari dua arah, yakni hubungan dagang langsung dengan kawasan tersebut serta efek berantai melalui kenaikan harga minyak dunia dan gangguan sistem perdagangan global,” kata Adik, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, kawasan yang sangat sensitif terhadap konflik. Ketegangan yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dan premi asuransi pelayaran internasional, yang pada akhirnya berdampak pada biaya transportasi dan distribusi barang, termasuk ke Indonesia.
Baca juga: Iran Tutup Selat Hormuz, Bahlil Peringatkan soal Stok Minyak RI, Bakal Bertahan sampai Lebaran?
Tekanan paling nyata, ada potensi muncul di sektor pangan berbasis impor, terutama kedelai. Indonesia hingga kini masih mengimpor sekitar 2,5–3 juta ton kedelai per tahun, dengan nilai impor dari Amerika Serikat yang mencapai lebih dari US$ 1 miliar.
"Jatim sebagai sentra industri tempe dan tahu nasional sangat bergantung pada pasokan tersebut," ujar Adik.
Kenaikan harga minyak dan ongkos pengiriman diperkirakan akan meningkatkan landed cost kedelai. Risiko semakin besar jika kondisi ini dibarengi pelemahan rupiah akibat sentimen risk-off global.
“Pelaku UMKM tempe dan tahu beroperasi dengan margin yang sangat tipis. Jika harga kedelai melonjak, opsi yang tersisa bisa berupa kenaikan harga jual, penyusutan ukuran produk, atau bahkan penghentian produksi sementara,” ungkap Adik.
Selain untuk pangan, kedelai juga menjadi bahan baku penting industri pakan ternak melalui bungkil kedelai. Kenaikan harga pakan dikhawatirkan menular ke harga ayam dan telur, yang berpotensi mendorong inflasi pangan di tingkat daerah.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri, Tommy Kaihatu, menyebutkan bahwa kinerja ekspor Jatim saat ini masih tergolong solid.
“Nilai ekspor Jatim mencapai sekitar USD 30 miliar dengan surplus perdagangan lebih dari USD 800 juta, dan sekitar 10 persen di antaranya ditujukan langsung ke kawasan Timur Tengah,” ujar Tommy.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa struktur ekspor Jatim yang didominasi produk manufaktur, agroindustri, dan industri pengolahan sangat sensitif terhadap kenaikan biaya energi dan logistik.
“Eskalasi konflik berpotensi menaikkan biaya produksi industri padat energi, tarif pengiriman kontainer, serta asuransi ekspor. Jika kontrak ekspor bersifat fixed price, margin eksportir bisa tergerus. Di sisi lain, ketidakpastian global juga dapat menekan permintaan di pasar tujuan ekspor,” jelasnya.
Tantangan utama kedepan bukan semata penurunan volume ekspor, melainkan menurunnya daya saing akibat kenaikan biaya produksi dan volatilitas nilai tukar.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kadin Jatim mendorong sejumlah langkah strategis. Dalam jangka pendek (0–30 hari), diperlukan koordinasi cepat antara pemerintah daerah, importir, dan pelaku industri guna memastikan ketersediaan buffer stock kedelai minimal untuk kebutuhan 1–2 bulan.
Transparansi data stok dan distribusi melalui koperasi produsen dinilai penting untuk mencegah spekulasi harga. Di sektor industri dan ekspor, fasilitasi pembiayaan modal kerja jangka pendek bagi UMKM pangan serta pendampingan manajemen risiko kurs dan freight surcharge bagi eksportir juga perlu diperkuat.
Sementara itu, untuk jangka menengah (1–6 bulan), Kadin Jatim menilai diversifikasi sumber impor kedelai harus dipercepat guna mengurangi ketergantungan pada satu negara asal. Di saat yang sama, efisiensi energi industri dan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-konflik perlu menjadi agenda strategis bersama.
Meski tantangan global meningkat, Kadin Jatim menegaskan bahwa fundamental ekonomi Jatim relatif kuat dan telah teruji menghadapi berbagai guncangan global sebelumnya. Namun, respons cepat dan koordinasi lintas sektor tetap menjadi kunci agar tekanan eksternal tidak berkembang menjadi gangguan serius terhadap stabilitas ekonomi daerah.
“Kita memang tidak bisa mengendalikan geopolitik global, tetapi kita bisa memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Stabilitas pangan dan daya saing ekspor harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Adik.
Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan otoritas keuangan, Jatim diharapkan tetap resilien dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks.
