TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, resmi membatalkan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya menuai polemik di tengah masyarakat.
Keputusan itu diumumkan setelah rencana pembelian kendaraan tersebut ramai dikritik publik. Padahal, mobil dinas itu telah melalui proses serah terima pada 20 November 2025.
Namun, hingga kini kendaraan tersebut belum pernah digunakan dan masih berada di Jakarta.
Rudy menyebut pembatalan dilakukan usai menerima berbagai masukan dan aspirasi dari warga Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa suara masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan tersebut.
Menurutnya, langkah ini diambil demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Rudy juga memastikan pembatalan pengadaan tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa kinerja dan program prioritas tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam pernyataannya, Rudy turut menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kaltim serta mengapresiasi kritik dan saran yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola anggaran daerah.
Baca juga: Pengadaan Mobil Rp 8,5 M Batal, Gubernur Kaltim Rudy Masud Pernah Tolak Helikopter 24 M, Sewa Mahal
Rudy menegaskan pembatalan mobil dinas tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
"Kami menegaskan, keputusan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik berjalan maksimal dan fokus kami terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Rudy di akun Instagram-nya, dikutip dari Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltim dan mengapresiasi kritik yang masuk.
"Di bulan yang penuh magfirah, teriring permohonan maaf kami terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Kaltim," ucap Rudy.
"Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat. Kritik yang membangun, insya Allah, menjadi energi kami untuk mewujudkan Kaltim Sukses menuju generasi emas," sambungnya.
Baca juga: Beda dari Gubernur Kaltim, Wali Kota Banjar Pakai Mobil Dinas Alphard, Dipinjami Dedi Mulyadi: Mogok
Keputusan pembatalan ini mendapat respons positif dari Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.
"Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Apa yang disuarakan masyarakat dan berbagai praktisi itu untuk kebaikan Kaltim," kata Bahar, dikutip dari Tribun Kaltim Selasa (3/3/2026).
Ia menilai anggaran sebesar Rp 8,5 miliar sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Baca juga: DPRD Ngaku Kecolongan Soal Mobil Mewah Gubernur Kaltim, Rp 8,5 Miliar Lolos Tanpa Bahas di Dewan
Mobil yang dibatalkan merupakan Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Pengadaan dilakukan melalui sistem E-Katalog (Inaproc) pada November 2025 dengan CV Afisera sebagai penyedia.
Direktur CV Afisera Subhan menjelaskan kendaraan tersebut dirancang fleksibel untuk berbagai kebutuhan operasional.
"Mobil ini fleksibel. Bisa digunakan di dalam kota maupun lapangan (medan berat). Tinggal ganti bannya saja jika ingin digunakan di area lapangan," jelasnya, dikutip dari Tribun Kaltim, Selasa.
Secara administratif, STNK dan BPKB kendaraan belum terbit sehingga mobil belum tercatat sebagai aset daerah secara permanen. Dengan kondisi tersebut, proses pengembalian dapat dilakukan tanpa prosedur pelepasan aset yang rumit.
(Tribuntrends.com/Kompas.com/Ferril Dennys)
