SURYA.CO.ID, SURABAYA - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran yang meluas ke kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian Jawa Timur (Jatim).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim mengingatkan, bahwa dampak konflik geopolitik global tersebut dapat menjalar melalui kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar hingga melonjaknya biaya logistik internasional.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa sebagai salah satu motor ekonomi nasional, Jatim perlu merespons dinamika global ini secara cepat dan terukur agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
“Dampak utama konflik Timur Tengah terhadap Jatim setidaknya datang dari dua arah, yakni hubungan dagang langsung dengan kawasan tersebut, serta efek berantai melalui kenaikan harga minyak dunia dan gangguan sistem perdagangan global,” kata Adik, Selasa (3/3/2026).
Adik menjelaskan, bahwa sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang merupakan kawasan sangat sensitif terhadap konflik.
Ketegangan yang meningkat, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak mentah dan premi asuransi pelayaran internasional.
Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada biaya transportasi dan distribusi barang, termasuk ke Indonesia. Berikut adalah beberapa poin risiko utama yang diwaspadai:
Tekanan paling nyata diprediksi muncul di sektor pangan berbasis impor, terutama pada komoditas kedelai.
Indonesia hingga kini masih mengimpor sekitar 2,5–3 juta ton kedelai per tahun, dengan nilai impor dari Amerika Serikat yang mencapai lebih dari US$ 1 miliar.
“Jatim sebagai sentra industri tempe dan tahu nasional sangat bergantung pada pasokan tersebut,” ujar Adik.
Kenaikan harga minyak dan ongkos pengiriman diperkirakan akan meningkatkan landed cost kedelai.
Risiko semakin besar jika kondisi ini dibarengi pelemahan rupiah akibat sentimen risk-off global.
“Pelaku UMKM tempe dan tahu beroperasi dengan margin yang sangat tipis. Jika harga kedelai melonjak, opsi yang tersisa bisa berupa kenaikan harga jual, penyusutan ukuran produk, atau bahkan penghentian produksi sementara,” ungkap Adik.
Selain untuk pangan, kedelai juga menjadi bahan baku penting industri pakan ternak melalui bungkil kedelai.
Kenaikan harga pakan, dikhawatirkan menular ke harga ayam dan telur yang berpotensi mendorong inflasi pangan di tingkat daerah.
Dari sisi perdagangan luar negeri, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang Perdagangan Internasional dan Promosi Luar Negeri, Tommy Kaihatu, menyebutkan bahwa kinerja ekspor Jatim saat ini masih tergolong solid.
“Nilai ekspor Jatim mencapai sekitar USD 30 miliar dengan surplus perdagangan lebih dari USD 800 juta, dan sekitar 10 persen di antaranya ditujukan langsung ke kawasan Timur Tengah,” ujar Tommy.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa struktur ekspor Jatim yang didominasi produk manufaktur, agroindustri dan industri pengolahan, sangat sensitif terhadap kenaikan biaya energi.
“Eskalasi konflik berpotensi menaikkan biaya produksi industri padat energi, tarif pengiriman kontainer, serta asuransi ekspor. Jika kontrak ekspor bersifat fixed price, margin eksportir bisa tergerus. Di sisi lain, ketidakpastian global juga dapat menekan permintaan di pasar tujuan ekspor,” jelasnya.
Tantangan utama ke depan bukan semata penurunan volume ekspor, melainkan menurunnya daya saing akibat kenaikan biaya produksi dan volatilitas nilai tukar.
Kadin Jatim mendorong sejumlah langkah strategis, salah satunya koordinasi cepat antara pemerintah daerah, importir dan pelaku industri untuk memastikan ketersediaan buffer stock kedelai minimal untuk kebutuhan 1–2 bulan.
Transparansi data stok dan distribusi melalui koperasi produsen dinilai penting untuk mencegah spekulasi harga. Di sektor industri, fasilitasi pembiayaan modal kerja jangka pendek bagi UMKM pangan serta pendampingan manajemen risiko kurs perlu diperkuat.
Sementara itu, untuk jangka menengah (1–6 bulan), Kadin Jatim menilai diversifikasi sumber impor kedelai harus dipercepat guna mengurangi ketergantungan pada satu negara asal.
Di saat yang sama, efisiensi energi industri dan diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-konflik perlu menjadi agenda strategis bersama.
“Kita memang tidak bisa mengendalikan geopolitik global, tetapi kita bisa memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Stabilitas pangan dan daya saing ekspor harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Adik.
