TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara soal berbagai isu yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan, Kalimantan Utara.
Mewakili SPPG Juata Kerikil, selaku mitra BGN, Ketua Yayasan HBK, Jakson menegaskan para mitra bukan mencari keuntungan semata, melainkan berani mengambil risiko besar demi menyukseskan program negara.
“Kami ini sebenarnya orang-orang nekat, Pak. Nekat karena kami berinvestasi besar untuk mendukung program negara,” tegas Jakson saat menyampaikan penjelasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Tarakan, Selasa (3/3/2026).
SPPG Juata Kerikil saat ini menangani 9 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP hingga SLB. Tak hanya siswa, program ini juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui.
Baca juga: Breaking News, DPRD Tarakan Kembali Panggil SPPG Bahas soal MBG
“Total keseluruhan penerima manfaat yang kami layani ada 3.240 orang,” ungkap Jakson.
Angka tersebut, kata Jakson, bukan jumlah kecil. Di balik operasional setiap hari, ada proses panjang dan mekanisme ketat yang harus dilalui sebelum dapur bisa beroperasi.
Jakson menjelaskan, sebelum dapur bisa berjalan, pihaknya harus melalui berbagai tahapan verifikasi.
“Dari A sampai Z kami lalui. Banyak mekanisme yang harus kami hadapi sampai dapur bisa buka dan terverifikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan dapur dilakukan lebih dulu dengan dana pribadi mitra.
“Membangun dapur itu kami berinvestasi sampai miliaran rupiah. Jadi bukan dibayar duluan baru membangun. Itu keliru,” tegasnya.
Baca juga: Tiga Dapur SPPG di Tarakan Dihentikan Sementara Salurkan MBG, Masih Dilakukan Evaluasi
Menurutnya, pembayaran dari negara baru dilakukan setelah dapur dinyatakan siap dan program berjalan (running), bukan di awal pembangunan.
Ia juga membantah isu yang menyebut mitra telah menerima pembayaran sebelum menjalankan program.
“Yang dibayar itu ketika sudah running, bukan sebelum membangun dapur,” jelasnya.
Terkait tudingan korupsi dan keuntungan besar, Jakson menilai hal itu tidak berdasar karena seluruh mekanisme telah diatur oleh BGN dan diawasi berbagai pihak.
“Kalau dibilang tidak ada wasit, itu salah. Banyak yang mengawasi. Ada BGN, ada BPK, ada pengawasan keuangan. Semua terlibat,” katanya.
Setelah dapur dibangun dan difasilitasi, pengelolaan teknis sepenuhnya berada di bawah struktur resmi dari BGN.
“Setelah selesai, turun SKK SPPG. BGN kirim kepala SPPG, ahli gizi, dan tenaga lain untuk memimpin dapur. Jadi bukan kami yang mengatur operasional dapur,” jelasnya.
Mitra, kata dia, hanya menunjuk supplier bahan baku yang dinilai layak dan berkualitas.
“Kalau ada yang kurang di dapur, kami tambahkan. Kami beli, kami ganti. Karena itu investasi kami,” tambahnya.
Jakson membeberkan rincian anggaran yang selama ini beredar di masyarakat.
Untuk siswa PAUD hingga SD kelas 3, anggaran bahan makanan sebesar Rp8.000 per porsi. Sedangkan SD kelas 4 hingga SMP dan SMA sebesar Rp10.000.
“Di luar sana beredar Rp15.000. Jadi Rp5.000 ke mana? Rp3.000 itu untuk operasional,” jelasnya.
Operasional tersebut mencakup gaji relawan, gas, listrik, air, BBM dan kebutuhan pendukung lainnya.
“Sisanya Rp2.000 itu insentif untuk kami sebagai pemilik dapur. Itu hak kami,” tegasnya.
Menurutnya, insentif tersebut merupakan bentuk perhitungan negara agar pemilik dapur bisa mengembalikan modal investasi.
“Modal kami saja satu dua tahun belum tentu kembali,” katanya.
Terkait isu pembayaran saat dapur sempat dihentikan sementara (sporing), ia menjelaskan negara tetap membayar karena skema tersebut masuk dalam komponen sewa.
“Negara menyewa tempat kami. Kecuali kejadian luar biasa. Kalau hanya sporing sementara, itu tetap masuk sewa,” jelasnya.
Soal polemik penggunaan plastik dalam penyajian, Jakson menyebut hal itu terjadi karena keterbatasan bahan kemasan.
“Beberapa dapur tidak mendapatkan plastik pack, jadi digunakan plastik kiloan sebagai alternatif. Itu sudah disepakati kepala strategi,” jelasnya.
Ia berharap DPRD Tarakan dapat memanggil pihak distributor atau pengusaha penyedia bahan agar kebutuhan dapur dapat terpenuhi secara merata. “Tugas kami memastikan dapur berjalan dan kebutuhan terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan harga bahan pokok yang ditetapkan di sekitar dapur.
“Kalau ditentukan Rp40.000, tapi di pasar Rp50.000, ini jadi persoalan. Harus fair, harus cross-check harga pasar,” tegasnya.
Menurutnya, mitra tidak bisa membeli di atas harga yang ditentukan karena semua diawasi.
“Kami tidak bisa ambil kelebihan harga. Diawasi ketat. Bahkan kalau ada kelebihan hari ini, bisa disilang untuk menutupi kebutuhan hari berikutnya,” pungkasnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
