Hal ini menindaklanjuti intruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta agar zero terrorist attack dipertahankan buntut terjadinya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
"Densus 88 turut meningkatkan pengawasan terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat," kata Juru Bicara Densus 88, Mayndra Eka Wardhana saat dihubungi, Selasa (3/3/2026).
Ia mengatakan situasi konflik global saat ini dinilai selain melibatkan banyak negara, juga melibatkan banyak kelompok dan kepentingan.
Sehingga pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Densus 88 Antiteror Polri mempertahankan capaian zero terrorist attack pada momentum lebaran 2026.
Hal itu diungkap Sigit saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 di PTIK/STIK, Jakarta, Senin (2/3/2026).
“Terkait dengan aksi teror, ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Di tahun 2023 sampai 2026 kemarin, kita berhasil untuk mencegah terjadinya aksi serangan teror. Artinya kita terus melakukan berbagai macam upaya mulai dari preventive strike,” kata Listyo.
Sigit mengatakan pada 2025, terdapat 51 tersangka teroris yang ditangkap yang 7 di antaranya gagal melancarkan aksinya pada periode tahun lalu.
Meski demikian, Polri masih memantau 13.252 orang yang masuk dalam radar pengawasan. Apalagi, ia menilai potensi ancaman tetap ada, terlebih di tengah dinamika konflik global.
“Apalagi Iran telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol pembalasan dan pertanda serangan yang terjadi di Iran. Ini tentunya menjadi PR bagi rekan-rekan khususnya Densus, untuk bisa mempertahankan Zero Terrorist Attack,” tuturnya.
Mantan Kabareskrim Polri tersebut juga meminta penguatan koordinasi dengan intelijen, TNI, dan pemerintah daerah untuk memperbarui pendataan serta memantau kelompok yang terindikasi aktif.
“Tolong ini betul-betul kerjasama yang baik dengan seluruh jajaran Intelijen, kemudian koordinasi dengan rekan-rekan dari TNI, Pemerintah Daerah, bagaimana kita memantau pendataan ulang terkait dengan kelompok-kelompok teroris dan aktif teror yang saat ini sedang kita ikuti,” tegasnya.
