TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan darat AS ke Iran “jika diperlukan”.
Ia menyebut opsi tersebut tetap terbuka sebagai bagian dari strategi militer apabila situasi di lapangan mengharuskannya.
Pernyataan itu disampaikan Trump kepada media AS pada Senin, dua hari setelah ia memerintahkan serangan besar terhadap kepemimpinan militer dan politik Iran dalam operasi yang disebut “Operasi Epic Fury.”
“Saya tidak ragu-ragu untuk mengirim pasukan darat seperti yang dikatakan setiap presiden, ‘Tidak akan ada pasukan darat'. Saya tidak mengatakannya,” kata Trump, Selasa (3/3/2026).
“Saya mengatakan ‘mungkin tidak membutuhkannya' [atau] ‘jika diperlukan'," lanjut dia.
Senada dengan Presiden, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pasukan Amerika yang ditempatkan di dalam wilayah Iran.
Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan pengerahan tersebut jika dianggap perlu untuk melindungi kepentingan Amerika.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa keputusan melancarkan serangan terhadap Iran diambil setelah pembicaraan terakhir di Jenewa gagal mencapai kesepakatan.
Menurut Trump, langkah militer itu didasarkan pada temuan intelijen AS yang menyebut Iran diam-diam melanjutkan aktivitas pengayaan nuklir di lokasi berbeda yang sebelumnya tidak terdeteksi.
“Kami menemukan mereka berada di lokasi yang sama sekali berbeda untuk membuat senjata nuklir melalui pengayaan. Jadi hanya masalah waktu,” ujar Trump.
Trump menegaskan bahwa membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan risiko konflik regional.
Ia menyebut tindakan militer sebagai langkah pencegahan demi melindungi kepentingan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya meski pemerintah Iran secara konsisten membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai dan untuk kepentingan energi sipil, bukan pengembangan senjata.
Tak dirinci kapan pengerahan pasukan darat akan dilakukan, namun upaya ini memicu spekulasi bahwa konflik antara AS dan Iran berpotensi meningkat dari serangan udara dan rudal menjadi operasi darat yang lebih luas.
Baca juga: Hadapi Konflik AS–Israel dan Iran, Legislator Golkar Tekankan Diplomasi Berlandaskan Pancasila
Jika Amerika Serikat benar-benar mengerahkan pasukan darat, hal itu akan menjadi fase baru dalam konflik dengan risiko korban yang lebih besar serta dampak geopolitik yang signifikan, termasuk terhadap stabilitas regional dan harga energi global.
Meski demikian, Gedung Putih mengklaim operasi militer yang sedang berlangsung menunjukkan hasil signifikan dan berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Pemerintah AS menilai tekanan militer yang diberikan telah melemahkan sejumlah target strategis Iran.
Situasi di kawasan kini terus dipantau komunitas internasional. Kekhawatiran meningkat bahwa ketegangan antara Washington dan Teheran dapat berkembang menjadi konflik terbuka berskala besar yang melibatkan lebih banyak pihak.
Pasca Trump menginstruksikan serangan ke Iran, dukungan publik terhadap langkah militer tersebut terpecah.
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 27 persen warga Amerika mendukung serangan tersebut, sementara 43 persen menolak dan sisanya tidak menyatakan sikap.
Sementara itu, jajak pendapat yang dirilis CNN bersama lembaga riset SSRS menunjukkan 41 persen responden menyetujui langkah militer terbaru, sedangkan 59 persen menolak.
Banyak warga khawatir perang akan menarik lebih banyak korban dan memperpanjang keterlibatan militer di wilayah yang jauh dari kepentingan langsung domestik.
Menanggapi hasil survei tersebut, Trump menepis anggapan bahwa dukungan publik menjadi faktor penentu kebijakan.
“Saya harus melakukan hal yang benar. Ini bukan soal jajak pendapat. Anda tidak bisa membiarkan Iran memiliki senjata nuklir,” tegasnya.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan konflik AS–Iran tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga memicu perdebatan tajam di dalam negeri Amerika Serikat mengenai arah kebijakan luar negeri dan risiko keterlibatan militer yang lebih dalam yang berpotensi tatanan geopolitik yang lebih kompleks.
(Tribunnews.com / Namira)
