TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Jember - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara (suspend) terhadap tiga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember, Jawa Timur.
Sanksi diberikan karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut diduga menyajikan menu dengan anggaran di bawah standar, yakni tidak mencapai Rp 8.000 per porsi selama Ramadan.
Tiga dapur MBG yang dibekukan sementara berada di Balungkulon (Kecamatan Balung), Mojosari (Kecamatan Puger), dan Curahnongko (Kecamatan Tempurejo).
Baca juga: PDIP Sebut Menu MBG di Jember Saat Ramadan Dicurangi, Tak Sampai Rp 8.000
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Jember, Andriana Ayu, menjelaskan sanksi tersebut bermula dari laporan masyarakat yang viral di media sosial terkait menu MBG selama Ramadan.
"Sempat viral di media sosial. Laporan tersebut kemudian sampai ke pimpinan (BGN) hingga akhirnya diterbitkan surat peringatan (SP) dan sanksi suspend," ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Menurut Andriana, ketiga dapur tersebut dihentikan operasionalnya selama satu minggu. Selama masa suspend, mereka dilarang menyalurkan program MBG.
“Dilarang menjalankan aktivitas penyaluran program MBG, harus banyak melakukan pembenahan,” paparnya.
Baca juga: Banyak Wali Murid Berbagai Wilayah di Jember Keluhkan Menu MBG Ramadan
Hasil investigasi sementara menunjukkan dugaan pemangkasan anggaran menu. Tiga dapur tersebut hanya menyajikan tiga item makanan dalam satu porsi.
"Dugaannya anggaran dikurangi, tidak sesuai standar Rp8.000 atau Rp10.000 per porsi," tambah Andriana.
BGN menetapkan standar anggaran menu agar kualitas dan kecukupan gizi tetap terjaga, terutama selama Ramadan.
Baca juga: Video Flexing SPPG Jember Pamer Gaji MBG untuk Beli Honda Jazz
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan evaluasi internal terhadap seluruh SPPG di Jember. Tujuannya memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai standar.
"Memaksimalkan anggaran yang ada secara tepat sasaran. Langkah transparansi harga di media sosial sudah mulai kami instruksikan dan lakukan," pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program MBG serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi tersebut.
