TRIBUNNEWS.COM - Pengamat hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Yulius Purwadi Hermawan, menilai upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, yang tengah berkonflik tidak direncanakan secara matang.
Dia menganggap pemerintah tidak belajar dari kegagalan Oman yang sempat menjadi mediator antara Iran dan AS terkait kepemilikan senjata nuklir.
Oman sempat menjadi mediator sebelum AS melancarkan serangan ke Iran bersama Israel pada Sabtu (28/2/2026) lalu.
Adapun mediator yang dimaksud yakni Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi.
Yulius juga curiga bahwa pemerintah tidak pernah mengikuti proses mediasi yang dimediasi oleh Oman tersebut.
"Secara fakta usulan tersebut sepertinya gagasan yang muncul tanpa pemikiran matang. Tampaknya pemerintah tidak pernah mengikuti proses mediasi yang selama ini telah berlangsung dan dimediasi oleh Oman."
"Berbagai strategi telah dipakai oleh Oman dan prosesnya sebetulnya sangat tidak mudah. Saya ragu-ragu apakah Indonesia memiliki passion yang cukup untuk melakukan peran sebagai mediator," ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: IRGC: 650 Tentara AS di Pangkalan Militer Tewas dalam Serangan Balasan Iran
Yulius justru menyarankan agar Indonesia memperkuat peran Oman yang telah berhasil membangun komunikasi di antara Iran dan AS.
"Daripada menawarkan dirinya dan seolah membuka babak baru mediasi," ujarnya.
Di sisi lain, Yulius meminta agar pemerintah mencermati seluruh agenda tersembunyi dari AS dan Israel pasca serangan ke Iran sebelum melakukan tawaran resmi sebagai mediator.
Dia menilai kini Indonesia tengah terperangkap dalam skenario yang dibangun AS melalui terbentuknya Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Yulius mengungkapkan Indonesia tidak lagi memiliki nilai tawar yang kuat pasca memutuskan bergabung ke organisasi bentukan Presiden AS, Donald Trump itu.
Di mana selain AS, Israel turut bergabung dalam organisasi tersebut.
"Indonesia perlu mencermati dengan seksama semua hidden agenda yang sedang dimainkan oleh AS dan Israel tersebut, sebelum memutuskan posisinya, termasuk menawarkan sebagai narahubung maupun juru penengah dari negara-negara yang sedang berkonflik tersebut."
"Apalagi setelah bergabung dalam BoP, nilai tawar Indonesia tidak lagi sekuat sebelum bergabung. Bergabung dalam BoP telah membuat Indonesia terperangkap dalam skenario yang sedang dibangun oleh AS," jelasnya.
Di sisi lain, Yulius menilai AS sudah masuk dalam posisi enggan untuk berunding dan melakukan mediasi pasca serangan yang dilancarkan ke Iran.
Menurutnya, kini AS telah masuk dalam rencana untuk menggulingkan pemerintah Iran dan menggantinya dengan pemimpin yang berkiblat ke negaranya.
Baca juga: Trump Siapkan Serangan Darat, Iran Terancam Perang Habis-habisan
Hal ini, sambungnya, berkaca dari penyerangan yang dilakukan AS terhadap Irak hingga menggulingkan Saddam Hussein pada awal tahun 2000-an.
"Pada saat ini tampaknya sulit mengharapkan AS untuk mau duduk dalam meja perundingan. Skenario yang sedang dilakukan adalah menjadikan Iran seperti Irak dulu, di mana Saddam Husein digulingkan dan kemudian di-install pemimpin baru yang jelas berkiblat pada AS," ujarnya.
Yulius juga mengungkapkan Iran juga telah berada pada posisi di mana negosiasi dengan AS bukan sebagai pilihan karena melihat sikap dari Negeri Paman Sam yang justru melakukan penyerangan.
Sehingga, menurutnya, tawaran Indonesia untuk menjadi mediator semakin kecil peluangnya untuk terealisasi.
Lebih lanjut, Yulius mengungkapkan bahwa tujuan AS dan Israel melalui penyerangan yang dilakukan tidak lagi terkait pelarangan Iran mengembangkan senjata nuklir.
Dia menganggap kedua negara sekutu kini bertujuan utnuk melumpuhkan Iran sebagai negara berdaulat demi menancapkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.
"Tujuan AS saat ini bukan hanya melumpuhkan kapasitas pengembangan nuklir Iran, termasuk untuk tujuan damai, tetapi melumpuhkan kapasitas Iran sebagai negara independen yang dapat memainkan pengaruh di level kawasan maupun global."
"Dengan begitu AS dan Israel akan dapat mengontrol kawasan Timur Tengah dan mengamankan kepentingan-kepentingannya di kawasan tersebut," katanya.
Baca juga: Kena Dampak Perang Iran vs AS-Israel, Wakil Malaysia Tempuh 25 Jam Perjalanan demi All England 2026
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menghubungi Menlu Iran Seyed Abbas Araghchi membicarakan konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Dia menyebut Indonesia siap untuk memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel.
Sugiono mengatakan tujuan mediasi terealisasi demi tidak ada lagi jatuhnya korban jiwa akibat konflik yang terjadi.
"Berbicara dengan Menteri Luar Negeri Araghchi pada 2 Maret 2026 mengenai situasi yang semakin memanas di Timur Tengah."
"Indonesia siap berperan konstruktif dalam mendorong perdamaian, termasuk menawarkan kesediaan kami untuk memfasilitasi dialog atau mediasi dengan tujuan bersama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menghentikan hilangnya nyawa tak bersalah yang tidak perlu," tulisnya dalam akun X pribadinya, Selasa (3/3/2026).
Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mendesak agar seluruh pihak menahan diri demi terjadinya deeskalasi.
Dia meminta kepada seluruh negara untuk tetap menghormati hukum internasional dan Piagam PBB.
"Indonesia mendesak semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya dan mengejar deeskalasi segera. Hormat terhadap hukum internasional dan piagam PBB harus dijunjung tinggi."
"Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan yang layak menuju stabilitasi regional," ujarnya.
Baca juga: Konflik Iran Vs AS Makin Memanas, Bahlil Garansi Harga BBM Pertalite Tidak Akan Naik
Pemerintah pertama kali menyatakan bersedia untuk menjadi mediator bagi Iran, AS, dan Israel ketika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan pernyataan resmi pada Sabtu (28/2/2026).
Kemlu menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menjadi mediator demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah, jika upaya tersebut memang diperlukan.
Prabowo disebut akan terbang ke Kota Tehran untuk memediasi kedua belah pihak.
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," kata Kemlu.
Di sisi lain, Kemlu menyesalkan perundingan antara Iran dan AS tidak menemui titik temu dan berujung terjadinya konflik.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan segala perbedaan melalui jalur damai.
"Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah," kata Kemlu.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
