POSBELITUNG.CO - Pemerintah mengonfirmasi sebanyak 58.867 jemaah umroh asal Indonesia saat ini masih tertahan di Arab Saudi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu stabilitas penerbangan.

Menanggapi situasi yang tidak menentu, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta 60.000 calon jemaah lainnya untuk menunda keberangkatan hingga April 2026 demi keselamatan.

Berikut ulasan lengkapnya

Sebanyak 58.867 jemaah umroh asal Indonesia masih berada di Arab Saudi dan belum dapat kembali ke Tanah Air akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang berdampak pada operasional penerbangan dan stabilitas kawasan.

Baca juga: Siap-siap Cek Rekening! THR Pensiunan PNS 2026 Cair Lebih Cepat? Ini Bocoran Jadwal dari Menkeu

Dahnil Anzar Simanjuntak mengakui situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah, travel penyelenggara, maupun para jemaah yang saat ini masih berada di Tanah Suci.

“Saat ini jemaah umroh yang ada di Tanah Suci ada 58.867 orang yang masih di sana. Sementara itu, sekitar 7.500 jemaah dijadwalkan pulang,” ujar Dahnil saat ditemui di sela simulasi ibadah umroh di Asrama Haji Grand El Haj Banten, Kota Tangerang, Selasa (3/3/2026).

Dahnil menyebut pemerintah terus memantau perkembangan penerbangan dan situasi keamanan di kawasan.

Dari total jemaah yang masih berada di Arab Saudi, sekitar 7.500 orang telah dijadwalkan kembali dalam waktu dekat, meski jadwal penerbangan masih bergantung pada kondisi regional.

Pemerintah berharap proses pemulangan dapat berjalan bertahap dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Di sisi lain, pemerintah juga meminta sekitar 60.000 calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hingga April 2026 untuk menunda keberangkatan.

Imbauan ini disampaikan guna menghindari risiko tambahan di tengah situasi yang belum sepenuhnya kondusif.

Travel Alami Kerugian

Situasi ini turut berdampak pada penyelenggara travel umroh. 

Dahnil mengakui pihak travel berpotensi mengalami kerugian karena sudah melakukan pemesanan hotel, tiket pesawat, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya.

“Pihak travel pasti mengalami beberapa kerugian karena mereka sudah pesan hotel, ticketing pesawat, dan sebagainya. Kondisi perang ini tidak bisa diprediksi,” ujarnya.

Untuk meminimalkan beban finansial, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan negosiasi dengan otoritas Arab Saudi, khususnya terkait sektor perhotelan, agar travel dapat memperoleh keringanan biaya selama masa penundaan.

Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan opsi pengembalian dana (refund) atau penjadwalan ulang (reschedule) bagi jemaah yang belum berangkat.

Menurut Dahnil, sebagian besar maskapai telah menyediakan opsi refund bagi calon jemaah yang belum melakukan perjalanan.

Langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi jemaah serta meminimalkan dampak ekonomi terhadap industri perjalanan ibadah.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama. 

Monitoring situasi di Timur Tengah terus dilakukan secara berkala, sembari menunggu perkembangan terbaru terkait deeskalasi konflik.

Dengan hampir 59 ribu jemaah masih berada di Arab Saudi dan puluhan ribu lainnya dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat, kebijakan penundaan ini dinilai sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko yang lebih besar di tengah ketidakpastian kawasan

(Kompas/Tribunnews)