TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, melontarkan pernyataan terkait memanasnya konflik di Timur Tengah.
Mahyeldi sebut Indonesia bangsa cinta damai sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menolak peperangan yang dipicu oleh Amerika Serikat.
Mahyeldi menyayangkan pecahnya perang yang dinilainya justru diawali oleh Amerika Serikat, meski selama ini mengusung misi perdamaian dunia.
“Kita sesalkan adalah Amerika dengan Board of Peace (BoP)-nya. Namanya peace, perdamaian. Tapi Amerika pula yang mengawali perang ini,” ujarnya saat di konfirmasi TribunPadang.com, Selasa (3/3/2026).
Menurut Mahyeldi, tindakan tersebut patut dikecam karena berpotensi memperluas konflik dan menimbulkan dampak global, termasuk bagi Indonesia.
Baca juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Gubernur Mahyeldi Koordinasikan Kepulangan 2500 Jemaah Umrah Sumbar
“Oleh karena itu kita semua harus mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika ini,” tegasnya.
Ia juga berharap Presiden Indonesia Prabowo dapat menunjukkan sikap tegas di forum internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan menolak peperangan.
“Oleh karena itu Pak Presiden sebagai anggota di sana harus menunjukkan sikap kita sebagai bangsa yang suka perdamaian, anti peperangan,” katanya.
Mahyeldi mengingatkan bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga berimbas pada sektor lain, termasuk jemaah umrah asal Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci.
Selain itu, ia menyoroti langkah Iran yang disebut telah menutup Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis tersebut dinilai dapat berdampak besar terhadap distribusi minyak dunia.
“Apalagi Selat Hormuz sudah ditutup oleh Iran. Ini juga ancaman. Menteri ESDM sudah menyampaikan jatah minyak kita sekitar 21 hari. Kalau lewat 21 hari itu akan berdampak pada kita,” ungkapnya.
Baca juga: BPKH Pastikan Biaya Haji 2026 Turun, Jemaah Cukup Bayar Rp54,1 Juta, Simak Rincian Terbarunya!
Karena itu, Pemprov Sumbar mulai melakukan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul di daerah.
“Kita tadi malam dengan teman-teman di provinsi sudah mulai mendiskusikan ini, bagaimana untuk mengamankan masyarakat kita. Termasuk jemaah umrah,” tutup Mahyeldi.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah terkait kepulangan sekitar 2.500 jemaah umrah asal Sumbar yang saat ini masih berada di Tanah Suci.
Hal itu disampaikan Mahyeldi menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada sejumlah penerbangan.
“Saya kira pasti ada yang tertahan karena penerbangan tidak bisa terlaksana. Tentu ini akan kita koordinasikan dengan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Mahyeldi saat dikonfirmasi TribunPadang.com di Mapolda Sumbar, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, koordinasi tersebut tidak hanya menyangkut kepulangan jemaah umrah, tetapi juga rencana keberangkatan haji ke depan apabila situasi konflik belum mereda.
“Termasuk keberangkatan haji kita ke depan, kalau misalnya perang ini tidak reda,” ujarnya.
Baca juga: The Kmer’s Mania Tantang Semen Padang FC Menang Lawan PSIM Yogyakarta, Harus Amankan 3 Poin!
Mahyeldi mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari kementerian terkait kepastian jadwal kepulangan 2.500 jemaah tersebut. Namun, Pemprov Sumbar akan menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi kendala penerbangan.
“Mengenai kepulangan ini kita belum dapat informasi dari kementerian. Kalau memang penerbangan tidak bisa, tentu harus ada solusi lain, misalnya lewat laut. Artinya perlu ada penjemputan di sana. Karena itu kita perlu koordinasi lagi,” tutupnya.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, Rifki Diflaizar, mengatakan para jemaah tersebut terbagi dalam dua program, yakni Awal Ramadan dan Full Ramadan.
Sebanyak 1.000 jemaah mengikuti program Awal Ramadan dan telah berangkat pada 22 Februari 2026 melalui berbagai travel haji dan umrah. Mereka dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 5 Maret 2026 dan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Baca juga: BPKH Pastikan Biaya Haji 2026 Turun, Jemaah Cukup Bayar Rp54,1 Juta, Simak Rincian Terbarunya!
“Jumlah terbanyak berasal dari Kota Padang,” kata Rifki saat ditemui di kantornya, Senin (2/3/2026).
Sementara itu, 1.500 jemaah lainnya mengikuti program Full Ramadan dan berangkat pada 23 Februari 2026. Mereka direncanakan kembali ke Padang sekitar 26 Maret 2026.
Rifki menegaskan, hingga kini belum ada pembatalan atau perubahan jadwal kepulangan jemaah asal Sumbar.
“Penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia sampai saat ini masih aman. Yang terganggu itu penerbangan transit karena ada yang melalui daerah konflik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh travel umrah di Sumbar untuk memastikan kondisi dan jadwal kepulangan jemaah pada 5 dan 26 Maret 2026 mendatang.
Baca juga: Cabai Merah Picu Inflasi Sumbar Februari 2026, Dharmasraya Catat Kenaikan Harga Paling Tinggi
Secara nasional, sekitar 58.000 jemaah umrah asal Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi di tengah konflik Iran versus Israel-Amerika yang meletus sejak Sabtu (28/2/2026).
“58 ribu lebih jemaah kita masih tertahan di Arab Saudi,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (2/3/2026).
Meski situasi Timur Tengah memanas, hingga tiga hari menjelang kepulangan 1.000 jemaah Sumbar pada 5 Maret 2026, pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumbar belum menerima informasi penundaan.
“Saya sudah menghubungi seluruh travel umrah di Sumbar, belum ada penundaan keberangkatan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia tanggal 5 Maret 2026,” tegas Rifki.(*)
