Oleh: Prof. Dr. Sitti Hilyana
*Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi
*Guru Besar Unram, Bidang pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda di NTB menjadi penanda arah baru pembangunan daerah berbasis kelautan dan perikanan. Di provinsi dengan luas perairan mencapai 2,9 juta hektare ini, dengan panjang pantai 2.333 km, dan keberadaan 503 pulau pulau kecil, menjadikan laut bukan sekadar bentang alam, melainkan masa depan ekonomi rakyat.
Produksi perikanan NTB menembus 1.231.955 ton, tumbuh 2,96 persen dibanding 2024 dan melampaui target tahunan. Angka ini menegaskan bahwa pertumbuhan tak lagi bersifat fluktuatif, melainkan ditopang stabilisasi sistem produksi di tingkat nelayan dan pembudidaya. Produksi perikanan tangkap mencatat 255.508,96 ton, tumbuh 2,79 persen.
NTB sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif yang kuat. Potensi itu tidak lagi dipandang sebatas angka produksi, melainkan sebagai fondasi transformasi ekonomi.
Di tangan Iqbal–Dinda, sektor kelautan dan perikanan tidak hanya digenjot untuk mengejar kuantitas, tetapi diarahkan menjadi mesin nilai tambah yang berkelanjutan. Aktivitas penangkapan yang lebih stabil dan optimalisasi sarana produksi memperlihatkan bahwa peningkatan output tetap berada dalam koridor keberlanjutan.
Subsektor budidaya menjadi penopang utama dengan capaian 997.210,64 ton. Meski tumbuh moderat 1,66 persen, produksi yang mendekati satu juta ton ini mencerminkan fondasi yang semakin kokoh. Stabilitas komoditas unggulan seperti udang dan rumput laut, serta efisiensi usaha yang membaik, menunjukkan pembinaan teknis mulai berbuah dan produksi makin terhubung dengan kebutuhan pasar.
Baca juga: Tahun Pertama, Iqbal–Dinda Memastikan Program Prioritas Nasional Berjalan di NTB
Tahun 2025 menandai babak baru pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda, sektor ini tidak lagi sekedar dikelola sebagai penghasil komoditas primer, tetapi mulai diposisikan sebagai fondasi industri agrokemaritiman yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Periode ini menjadi fase konsolidasi sekaligus akselerasi. Selain sebagai tahun awal implementasi RPJMD 2025–2029. NTB kini tidak lagi sekadar mengejar volume produksi. Sektor kelautan dan perikanan bergerak menuju tata kelola industri agrokemaritiman yang lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan—sebuah kebangkitan yang mulai menemukan bentuknya.
Di saat yang sama, hilirisasi mulai bergerak nyata. Beroperasinya pabrik garam di Kabupaten Bima menjadi simbol pergeseran dari penjualan bahan baku menuju penciptaan nilai tambah di daerah. Dampaknya terasa pada pendapatan petambak, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga. Untuk komoditas udang, pemerintah menyiapkan studi kelayakan dan desain teknis pabrik pengolahan terintegrasi dengan pelabuhan perikanan—disertai dukungan lahan, perizinan, dan insentif investasi.
Pemerintahan Iqbal–Dinda membaca bahwa menjual bahan mentah tidak lagi cukup, karena itu, strategi hilirisasi menjadi kata kunci. Komoditas unggulan seperti tuna–cakalang–tongkol (TCT), udang, dan garam didorong masuk ke rantai industri pengolahan. Tujuannya jelas: meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan menahan keuntungan agar tetap berputar di dalam daerah.
Pendekatan ini menjadikan NTB tidak hanya sebagai penghasil ikan, tetapi juga sebagai pusat industri berbasis sumber daya perikanan. Produk olahan yang lebih kompetitif dan berorientasi pasar membuka peluang ekspor sekaligus memperkuat pasar domestik. Transformasi ini memperlihatkan keberanian berpindah dari pola lama yang berorientasi produksi semata menuju pendekatan market-driven oriented—pembangunan yang terukur, berbasis data, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Keberhasilan satu tahun ini juga ditopang oleh penguatan ekonomi desa melalui program “Desa Berdaya”. Konsepnya sederhana namun strategis: membangun dari desa dan dari bawah. Desa-desa pesisir didorong menjadi sentra ekonomi produktif berbasis perikanan, baik melalui budidaya, pengolahan, maupun usaha pendukung lainnya.
Dengan pendekatan ini, sektor kelautan dan perikanan menjadi instrumen nyata pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan. Ketika nelayan dan pembudidaya naik kelas, dampaknya merembet ke sektor lain perdagangan, transportasi, hingga jasa.
Kepemimpinan Iqbal Dinda dalam mengembangkan sektor kelautan perikanan juga didasarkan pada prinsip pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Di sinilah langkah cerdas Iqbal–Dinda terlihat. Transformasi sektor kelautan dan perikanan dijalankan bersamaan dengan perlindungan dan pelestarian ekosistem.
Tekanan terhadap aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan mulai dikurangi melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota. Kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan eksploitasi tidak melampaui daya dukung. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil juga diperkuat, menjaga ekosistem tetap lestari sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.
Kesadaran lingkungan juga diperluas melalui gerakan partisipasi masyarakat dalam pembersihan sampah plastik di laut, dengan mengintegrasikan program kerja di DLHK. Upaya ini bukan sekadar kampanye, tetapi bagian dari fondasi pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan baik di laut, pesisir, maupun darat, karena Iqbal Dinda sadar betul bahwa laut yang bersih adalah prasyarat bagi budidaya perikanan yang sehat dan produktif.
Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat—hilirisasi, penguatan desa, kebijakan berbasis kuota, serta pengawasan yang konsisten—laut NTB bukan hanya sumber daya, tetapi sumber kesejahteraan jangka panjang. Jika konsistensi ini terjaga, NTB berpeluang menjelma menjadi model pembangunan kelautan nasional: produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Program cerdas Iqbal–Dinda tidak berhenti pada penguatan industri dan keberlanjutan lingkungan. Arah kebijakan itu secara nyata ditujukan untuk menyentuh inti persoalan masyarakat pesisir: bagaimana nelayan dan pembudi daya bisa lebih produktif, lebih sejahtera, dan memiliki masa depan yang pasti.
Peningkatan produktivitas menjadi langkah awal. Pemerintah daerah mendorong penggunaan alat tangkap yang lebih efisien dan ramah lingkungan, memperkuat akses terhadap benih unggul dan pakan berkualitas untuk budidaya, serta membuka akses pembiayaan yang lebih mudah. Dengan cara ini, hasil tangkapan dan produksi budidaya tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitasnya mampu memenuhi standar pasar.
Di saat yang sama, sektor kelautan dan perikanan diposisikan sebagai penyerap tenaga kerja yang strategis. Hilirisasi industri TCT, udang, dan garam membuka ruang kerja baru, mulai dari proses pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran. Rantai ekonomi yang sebelumnya pendek kini menjadi lebih panjang dan memberi peluang kerja bagi masyarakat lokal, terutama generasi muda di desa-desa pesisir.
Dampaknya langsung terasa pada pendapatan nelayan dan pembudi daya. Ketika hasil produksi meningkat, harga lebih stabil karena terhubung dengan pasar, dan biaya operasional lebih terkendali, maka margin keuntungan pun membaik. Pemerintah tidak sekadar mendorong produksi, tetapi memastikan ekosistem usaha berjalan sehat dan berkelanjutan.
Iqbal–Dinda memahami bahwa ukuran keberhasilan sektor ini tidak cukup dilihat dari tonase produksi semata. Indikator penting lainnya adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi). Ketika nilai tukar meningkat, itu berarti daya beli masyarakat pesisir ikut menguat.
Artinya, pendapatan yang mereka peroleh lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan rumah tangga. Hal ini terbukti dengan meningkatnya nilai tukar nelayan dari 105,59 tahun 2024 menjadi 107,19 pada Juni tahun 2025. Kenaikan nilai tukar ini bukan hanya angka statistik.
Di baliknya ada cerita tentang anak nelayan yang bisa melanjutkan pendidikan, rumah yang diperbaiki, usaha kecil yang tumbuh, dan ekonomi desa yang bergerak lebih dinamis. Inilah esensi pembangunan yang ingin diwujudkan: laut memberi hasil, hasil memberi kesejahteraan.
Iqbal–Dinda sadar betul bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudi daya adalah fondasi ketahanan ekonomi NTB. Selama sektor ini tumbuh dengan produktif, adil, dan berkelanjutan, maka denyut ekonomi daerah akan tetap kuat.
Satu tahun pertama menjadi pijakan penting, dan optimisme itu kini mulai terasa di sepanjang pesisir NTB. Satu tahun tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh agenda. Namun, fondasi sudah diletakkan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB kini bergerak dengan arah yang lebih terukur, mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
