Kebijakan intervensi berbasis data dan pemantauan harian dinilai efektif meredam gejolak harga di tengah lonjakan konsumsi masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas pangan di momentum Ramadhan 2026 melalui intervensi berbasis data dan pemantauan harian yang efektif meredam gejolak harga.
"Kebijakan intervensi berbasis data dan pemantauan harian dinilai efektif meredam gejolak harga di tengah lonjakan konsumsi masyarakat," kata Prima dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas pangan merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah mulai Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Polri serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dia mengapresiasi upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bapanas mampu menjaga inflasi tetap terkendali selama Ramadan 2026, meskipun terjadi peningkatan permintaan masyarakat.
Prima menyebut, kelompok volatile food memang mengalami kenaikan 2,50 persen (m-to-m) dengan andil 0,41 persen terhadap inflasi bulanan. Namun secara tahunan berada di level 4,64 persen.
Menurutnya, hal itu masih dalam rentang yang dapat dikelola melalui penguatan pasokan dan distribusi.
“Kenaikan harga bahan makanan relatif sangat terkendali. Artinya pangan tidak menjadi penyumbang utama inflasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, mayoritas komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan minyak goreng berandil terhadap inflasi Februari kurang dari 1 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Fluktuasi harga pun masih berada dalam kisaran ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.
Khusus komoditas cabai, ia menilai kenaikan yang sempat terjadi masih dalam batas kewajaran. Selain itu, Bapanas bersama pemerintah daerah juga telah menyalurkan tambahan pasokan dari sentra produksi utama di Jawa Tengah hingga Sulawesi Selatan ke berbagai pasar induk guna menekan potensi lonjakan harga.
“Dengan pengelolaan pasokan yang terkoordinasi dan respons kebijakan yang cepat, stabilitas harga diharapkan terjaga hingga Idul Fitri. Daya beli masyarakat terlindungi, dan petani tetap memperoleh kepastian pasar,” katanya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Ramadhan 2026 tercatat sebesar 0,68 persen (month-to-month), lebih rendah dibandingkan periode Ramadan 2022 dan 2025. Sementara itu, inflasi pangan secara bulanan masih juga cukup terkendali.
Komponen volatile food pada Februari 2026 tercatat 2,50 persen (m-to-m) dengan andil 0,41 persen terhadap inflasi umum secara bulanan dan secara tahunan berada di level 4,64 persen, masih dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 3 sampai 5 persen.
Mayoritas komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan minyak goreng mengalami andil terhadap inflasi umum kurang dari 1 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Fluktuasi harga juga masih berada dalam kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. BPS turut pula memastikan fluktuasi harga pangan masih relatif aman.
"Yang perlu menjadi pemahaman kita bersama tentang inflasi Februari 2026, karena kalau kita lihat memang untuk harga volatile food dan harga pangan secara year on year masih relatif aman," kata Kepala BPS Adininggar Widyasanti di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
"Tentunya beberapa komoditas di beberapa kabupaten kota perlu mendapatkan perhatian, terutama cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras," tambah Adininggar.
Sementara itu, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengatakan sepanjang Februari 2026, Bapanas mengintensifkan berbagai program stabilisasi pangan salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kegiatan itu telah dilaksanakan sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota pada 33 provinsi, meningkat 116,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat, termasuk 4,3 ton cabai dari Sulawesi Selatan yang biaya distribusinya ditanggung pemerintah. Langkah itu diambil untuk merespons dinamika harga cabai di sejumlah wilayah.
Untuk komoditas beras, penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 oleh Perum Bulog telah mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026, dengan realisasi Februari sebesar 136 ribu ton.
Pada 2026, SPHP beras akan berlanjut dan ditargetkan mencapai 828 ribu ton, disertai SPHP jagung pakan sebesar 242 ribu ton guna menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan.
Menjelang Idul Fitri 2026, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari stimulus perlindungan daya beli masyarakat.
Selain intervensi distribusi, pengawasan rantai pasok diperkuat melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan yang telah melakukan pemantauan di 28.270 titik di seluruh Indonesia, termasuk pada level produsen, agen, distributor, grosir, hingga ritel.
