Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 dalam rangka menyikapi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Bahlil dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan mencermati kondisi di kawasan Timur Tengah tersebut, Presiden Prabowo Subianto sudah meminta dirinya untuk memastikan ketersediaan pasokan energi nasional agar tidak sampai terjadi kelangkaan.
"Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat," ujar Bahlil saat memimpin Sidang Anggota DEN di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (3/3).
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasokan energi global.
Penutupan Selat Hormuz sebagai akibat konflik akan mengganggu jalur logistik sekitar 20 persen setara 20,1 juta barel, pasokan minyak global dan dapat menimbulkan kenaikan harga minyak dunia.
Penutupan Selat Hormuz, menurut Bahlil, bukan sekadar masalah geopolitik, melainkan juga masalah pasokan minyak dunia.
Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari melintasi selat itu, termasuk pasokan yang menuju Indonesia.
"Pasokan energi (crude) untuk kebutuhan Indonesia yang melalui Selat Hormuz berasal dari negara-negara Timur Tengah sekitar 19 persen kebutuhan nasional atau sebesar 25,36 juta barel. Selebihnya, kita ambil dari Afrika, Angola, Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil yang tidak melalui Selat Hormuz," katanya menambahkan.
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, lanjut Menteri ESDM, pemerintah sedang mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah ke negara lain yang lebih aman pasokannya, termasuk pasokan dari Amerika Serikat.
Langkah itu ditempuh agar ketersediaan untuk kebutuhan nasional tetap terjamin.
Untuk kebutuhan impor BBM, Bahlil menjelaskan saat ini Indonesia mendapatkan pasokan dari negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara.
"Impor BBM relatif tidak masalah," katanya menegaskan.
Adapun untuk komoditas liquefied petroleum gas (LPG), yang kebutuhan nasionalnya masih dipenuhi melalui impor sekitar 7,3-7,8 juta ton per tahun, lanjut Bahlil, pemerintah mengarahkan sebagian besar pasokannya dari Amerika Serikat sebagai langkah diversifikasi sumber dan penguatan ketahanan energi nasional.
Pengalihan komoditas itu merupakan salah satu rekomendasi utama Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026.
Selain itu, rapat menyimpulkan perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber energi domestik, dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel sebagai salah satu referensi.
Sidang Anggota DEN dihadiri unsur pemerintah antara lain Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Wakil Tetap Kementerian Keuangan yakni Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman.
Di samping itu, rapat juga dihadiri delapan Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008, DEN menyelenggarakan sidang paripurna secara berkala minimal dua kali setahun, serta sidang anggota yang dipimpin oleh ketua harian setidaknya sekali setiap dua bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Keputusan dan rekomendasi dari Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman operasional cepat bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
