Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyorot komitmen pembangunan hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali.

Ia menilai realisasi investasi, khususnya pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) di Morowali, masih jauh dari harapan publik dan terkesan berjalan lamban.

Legislator PKB Sulteng itupun mempertanyakan progres pembangunan smelter yang digadang-gadang menjadi simbol keseriusan investasi jangka panjang di daerah penghasil nikel tersebut.

Menurut Safri, transparansi perkembangan proyek harus disampaikan secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen itu direalisasikan.

"Jangan jadikan Sulteng sekadar ladang eksploitasi. Kalau komitmen membangun smelter itu serius, tunjukkan progresnya secara terbuka. Publik berhak tahu sudah sampai di mana realisasinya," ucap Safri kepada awak media usai mengikuti rapat dengar pendapat, Rabu (4/3/2026).

Baca juga: BKPSDM Parimo Duga SK 51 Guru Madrasah Belum Terakomodir, DPRD Desak Data Diperjelas

Ia juga menyinggung dugaan penjualan ore (bijih nikel) di tengah komitmen pembangunan fasilitas pemurnian.

Jika benar terjadi, Safri menilai praktik tersebut sebagai bentuk inkonsistensi terhadap agenda hilirisasi nasional dan berpotensi merugikan daerah penghasil.

"Kalau ore dijual keluar sementara smelter belum jelas, ini patut diduga ada ketidaksinkronan antara janji dan praktik di lapangan. Jangan sampai Sulteng hanya kebagian lubang tambang, sementara nilai tambahnya dibawa keluar," ujar Safri.

Selain itu, Legislator PKB Sulteng itu mempertanyakan skema perhitungan bagi hasil, khususnya terkait Blok 1 yang hasil produksinya dibawa ke Sorowako.

Ia meminta kejelasan mengenai angka dan mekanisme distribusi manfaat bagi Sulawesi Tengah sebagai daerah penghasil.

"Berapa sebenarnya yang kembali ke Sulteng dari Blok 1 itu? Kalau ore dibawa ke Sorowako untuk diolah, bagaimana hitungan riil bagi hasilnya? Jangan sampai daerah penghasil hanya jadi penonton di tanah sendiri," jelas Safri.

Baca juga: Wardatina Mawa Mantap Cerai, Ikhlas Lepas Insanul Fahmi Bersatu dengan Inara

Tak hanya aspek produksi dan bagi hasil, Safri juga menyoroti pemberdayaan tenaga kerja serta pengusaha lokal. 

Ia menegaskan Sulawesi Tengah memiliki sumber daya manusia yang kompeten di sektor pertambangan dan pengolahan nikel, sehingga tidak ada alasan untuk terus bergantung pada tenaga dari luar daerah.

"Anak-anak Sulteng sudah banyak yang memiliki kompetensi dalam mengolah nikel. Tidak perlu terus-menerus mendatangkan tenaga dari luar jika SDM lokal bisa diberdayakan," ujarnya.

Menurutnya, banyak pengusaha lokal yang memiliki kapasitas dan modal untuk bermitra dalam rantai pasok industri nikel. Ia mendorong perusahaan membuka ruang kolaborasi lebih luas agar perputaran ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat setempat.

Safri turut menyoroti pembangunan pabrik pengolahan nikel berteknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.

Ia menegaskan bahwa proyek strategis tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai investasi bernilai besar, melainkan harus diuji dari aspek transparansi, keselamatan kerja, dan tanggung jawab lingkungan.

Safri menegaskan bahwa DPRD Sulteng tidak menolak investasi, namun menuntut model investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Safri meminta industri di Morowali transparan dalam desain pengelolaan tailing, sistem mitigasi risiko, serta jaminan pemulihan lingkungan jika terjadi insiden.

"Morowali hari ini adalah etalase hilirisasi nasional. Tapi kita tidak boleh menutup mata jika ada risiko besar yang mengintai. Industrialisasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan rakyat," pungkas Safri.(*)