WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan alasan mengapa ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini hanya mampu bertahan maksimal sekitar 25 hari.
Penjelasan itu disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran publik menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi energi global.
Menurut Bahlil, keterbatasan tersebut bukan semata soal kemampuan impor, melainkan terkait langsung dengan kapasitas fasilitas penyimpanan (storage) yang dimiliki Indonesia.
Saat ini, kapasitas penyimpanan BBM nasional hanya berada pada kisaran 22 hingga 23 hari.
“Jadi kita enggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus stok 60 hari, mau isi taruh di mana? Kita enggak punya storage-nya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2026).
Sebelumnya, Bahlil menyatakan cadangan BBM Indonesia masih cukup untuk sekitar 20 hari pasca penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi minyak terpenting di dunia.
Jalur tersebut dilaporkan “secara efektif” tertutup setelah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang juga melibatkan Israel.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026), Bahlil menegaskan bahwa ketahanan energi Indonesia memang masih jauh dibandingkan sejumlah negara maju.
Ia mencontohkan Jepang yang memiliki stok BBM hingga 254 hari. Sementara Indonesia, menurut dia, hanya mampu bertahan kurang dari satu bulan.
“Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25–26 hari, enggak lebih dari itu. Sekarang kalau kita impor sebanyak itu seperti Jepang, kita mau taruh di mana? Itu permasalahan kita,” ujarnya.
Perbandingan tersebut menyoroti perbedaan mendasar dalam infrastruktur energi.
Jepang, sebagai negara industri dengan ketergantungan impor energi yang tinggi, telah lama membangun cadangan strategis dalam skala besar sebagai bagian dari kebijakan keamanan energinya.
Indonesia, di sisi lain, masih menghadapi keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan baik untuk BBM, minyak mentah (crude), maupun LPG.
Sebagai respons, pemerintah kini tengah menyiapkan langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan membangun fasilitas storage baru yang ditargetkan mampu menopang kebutuhan hingga 90 hari atau setara tiga bulan.
Studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut masih berlangsung, dan pemerintah menargetkan proyek mulai dibangun pada 2026, dengan lokasi yang direncanakan berada di Pulau Sumatera.
Langkah itu disebut Bahlil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap standar internasional ketahanan energi. Saat ini, standar minimum ketahanan nasional yang dipatok pemerintah berada di angka 23 hari.
Ia memastikan bahwa stok minyak mentah, BBM, dan LPG rata-rata masih berada di atas batas minimum tersebut.
“Jadi menyangkut persiapan hari raya Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” kata dia.
Isu ketahanan energi memang kembali menjadi sorotan tajam setelah pecahnya konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran.
Serangan tersebut memicu balasan dari Iran berupa peluncuran rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Sehari setelahnya, Presiden AS Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan tersebut.
Televisi pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi kematian Khamenei akibat serangan itu, memperdalam ketegangan geopolitik di kawasan.
Dampak konflik tak hanya bersifat militer dan politik, tetapi juga ekonomi global.
Selat Hormuz selama ini menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia dan volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar serta Uni Emirat Arab.
Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global diperkirakan mencapai 20 juta barel melintasi koridor tersebut.
Gangguan di jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia dan tekanan terhadap negara-negara importir, termasuk Indonesia.
Dalam konteks inilah, keterbatasan storage nasional menjadi sorotan.
Ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan BBM membuat stabilitas pasokan sangat sensitif terhadap gejolak eksternal.
Tanpa penguatan infrastruktur penyimpanan dan diversifikasi sumber energi, ruang manuver pemerintah dalam merespons krisis global akan tetap terbatas.
Rencana pembangunan storage hingga 90 hari menjadi ujian sekaligus peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki fondasi ketahanan energi nasional.
Di tengah ketidakpastian geopolitik, langkah tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi strategis untuk memastikan keamanan pasokan energi dalam jangka panjang.
