TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan kesejahteraan perangkat desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Melalui kebijakan ini, Kepala Desa di seluruh wilayah Sulbar akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp 1 juta setiap bulannya.
Kepastian tersebut disampaikan dalam agenda Sosialisasi Petunjuk Teknis BKK Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, hingga Kasi Desa di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (5/3/2026).
Baca juga: Update Cuaca Sulbar Jumat 6 Maret 2026 Besok , Pasangkayu hingga Mamuju Tengah Berpotensi Hujan
Baca juga: Spirit Ramadan, Mahasiswa IMM Majene Kuatkan Literasi Digital ke Pelosok
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), mengatakan total alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp 40 miliar.
Langkah ini diambil sebagai stimulus agar jajaran pemerintah desa lebih proaktif dalam mengawal pembangunan di tingkat akar rumput.
"Dana BKK itu hampir Rp 40 miliar yang kita alokasikan ke desa. Meskipun saat ini ada pemotongan anggaran, saya ingin tetap memotivasi kepala desa agar bisa berperan aktif mengelola pembangunan," ujar SDK.
Ia menambahkan, pemberian insentif ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dukungan konkret pemerintah provinsi di tengah tantangan fiskal yang ada.
Selain Kepala Desa, perangkat desa lainnya juga dipastikan menerima kenaikan pendapatan.
Rinciannya Kepala Desa Rp 1 juta per bulan, Sekretaris Desa (Sekdes) Rp 500 ribu per bulan, Kepala Urusan (Kaur): Rp 500 ribu per bulan, dan Kepala Seksi (Kasi) Rp 500 ribu per bulan.
Mantan Bupati Mamuju dua periode itu menegaskan kebijakan ini bukan merupakan program sekali jalan.
Ia menjamin tambahan penghasilan tersebut akan terus disalurkan selama masa jabatannya berlangsung dan kondisi keuangan daerah memungkinkan.
"Sepanjang saya menjabat mereka dapat, kecuali kalau memang uang sudah tidak ada betul. Dari lebih dari 500 desa (di Sulbar), semua dapat, tidak ada lagi yang tidak dapat," tegasnya.(*)
