TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pimpinan Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tutup usia.

Ayatollah Ali Khamenei meninggal akibat serangan udara pasukan militer Amerika Serikat - Israel.

Sayyid Ali Hosseini Khamenei, nama lengkapnya. Dia sudah menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989

Menurut konstitusi Iran, ada pimpinan tertinggi dan presiden negara.

Presiden merupakan kepala eksekutif yang dipilih melalui pemungutan suara langsung dari rakyat Iran.

Pemimpin Tertinggi Iran adalah kepala negara dengan kekuasaan tertinggi pada politik, agama militer. Kekuasaannya diatas Presiden.

"Di setiap negara ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Di Indonesia kan dipegang Presiden. Di negara lain Inggris misalnya kepala negara itu Raja atau ratu. Kepala pemerintahan perdana Menteri. Di Iran kepala negara itu Ayatollah Ali Khamenei. Kepala Pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian," kata Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Ismail Amin dalam dalam Ngobrol Virtual live di Youtube Tribun-Timur.com pada Kamis (5/3/2026) sore.

Pemimpin tertinggi dipilih oleh Majlis-e Khobregan. 

Majlis-e Khobregan merupakan badan deliberatif di Iran terdiri dari 88 ulama yang berwenang memilih, mehgawasi dan memberhentikan Pemimpin Tertinggi Iran.

Secara kewenangan, dijelaskan kepala negara sebagai pengayom dan pelindung negara.

Presiden bersifat teknis mengatur jalannya pemerintahan.

"Kepala negara berwenang beliau itu pengayom, pelindung, yang mengambil keputusan terakhir,menyelesaikan perselisihan diantara Lembaga negara. Istilahnya ya figur sama yang sosok betul-betul dihormati dan dimuliakan," ujar Ismail Amin.

"Presiden secara teknis menguasai pemerintahan,pegang kerja teknis, Kelola ekonomi, pelayanan masyarakat, hubungan negara lain," sambungnya.

Pemimpin tertinggi punya kekuasaan dan kewenangan lebih besar.

Termasuk dalam mengendalikan kekuatan militer. Pimpinan Tertinggi berhak memilih panglima militer.

Selain itu kekuasaan atas informasi dan komunikasi juga dipegang Pimpinan Tertinggi.

Pers disebutnya menjadi oposisi dari Presiden yang terus menyoroti kinerja kepala pemerintahan ini.

"Di Iran media yang ada tidak mengapa kritisi presiden. Istilahnya media akan jadi oposisinya. Presiden tidak bisa kendalikan media. Kepala pers dipegang Ayatollah Ali Khamenei dan pers menyoroti kinerja presiden. jadi presiden memang harus kerja melayani masyarkat. (Presiden) Tidak punya wewenang terhadap tantara, polisi, kehakiman," katanya.

Pemimpin Tertinggi Iran juga memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan politik internasional.

Ismail mencontohkan Ayatollah Ali Khamenei selama ini melarang hubungan langsung dengan Amerika Serikat.

Akibatnya, Iran tidak menjalin hubungan diplomatik langsung dengan Amerika Serikat.

Bahkan proses diplomasi antara kedua negara biasanya dilakukan secara tidak langsung melalui pihak perantara.

"Pemimpin tertinggi punya wewenang putuskan perang, hubungan dengan negara ini. Dia melarang hubungan langsung dengan Amerika, tidak ada hubungan diplomatik. Perundingan kemarin kan tidak langsung. Jadi diputuskan begitu. Teknisnya gimana ,regulasi,protokolernya itu Presiden pikir. Teknis presiden, yang buat hukum pemimpin tertinggi," katanya.

Setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Majlis-e Khobregan kini bertanggung jawab memilih sosok yang akan menggantikannya. (*)