TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai pertemuan maraton selama lebih dari empat jam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam, sejumlah ulama terkemuka mengaku kini memahami sepenuhnya strategi Presiden Prabowo Subianto, yang membuat keputusan Indonesia masuk sebagai anggota Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengundang perwakilan dari 85 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk membedah situasi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Termasuk, menjelaskan mengapa Indonesia harus berada di dalam "lingkaran dalam" sistem perdamaian dunia melalui BoP.
KH Said Aqil Siradj, mengakui awalnya ia meragukan langkah yang ditempuh Presiden Prabowo. Namun, usai mendengar paparan mendalam Prabowo, ia merasa lega.
Menurut Kiai Said, keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah upaya taktis memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara langsung dari dalam sistem internasional.
“Tadinya saya agak tidak paham. Setelah Presiden menjelaskan, saya mengerti. Beliau ingin berbuat dari dalam. Targetnya jelas, berdirinya dua negara yang damai, Palestina-Israel, yang saling menghargai,” ujar Said Aqil.
“Beliau bilang jika misi perdamaian ini tidak tercapai, beliau akan mengundurkan diri dari BoP. Saya sampaikan, insya Allah saya di belakang Bapak,” tegasnya.
Senada Kiai Said, Ustaz Adi Hidayat (UAH) menilai langkah Prabowo sebagai bentuk implementasi kaidah fikih politik demi kemaslahatan umat.
UAH menekankan bahwa dalam kancah geopolitik, Indonesia harus piawai mengambil posisi tanpa menambah lawan.
“Prinsipnya, seribu kawan itu kurang, satu musuh itu kebanyakan. Pak Prabowo mengambil sikap itu supaya kita tahu alasannya (reason), dan alasannya cuma satu: untuk kemaslahatan dan persahabatan bangsa-bangsa,” jelas UAH.
UAH juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan pemerintah bergabung dengan BoP.
Ia memandang langkah ini sebagai strategi memosisikan Indonesia agar memiliki daya tawar ekonomi dan politik yang kuat di mata dunia.
“Ini adalah jalan tengah bagi rakyat. Kita harus melihatnya secara taktis untuk kemaslahatan banyak umat, sehingga Indonesia bisa berperan lebih aktif di kancah internasional tanpa harus terjebak dalam konfrontasi yang merugikan,” pungkas UAH.
