TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) merilis hasil penyelidikan terkait serangan drone yang menghantam pangkalan udara militer Royal Air Force (RAF) Akrotiri di Siprus, Minggu lalu.
Penyelidikan intelijen memastikan, pesawat nirawak tersebut tidak diluncurkan langsung dari wilayah Iran, sekaligus mementahkan asumsi awal banyak pihak.
Drone bertipe "Shahed" tersebut dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan dengan terbang rendah dan lambat sebelum akhirnya menghantam hanggar yang digunakan oleh pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat.
Baca juga: Inggris Kirim Kapal Penghancur ke Siprus, Ikut Perangi Iran?
Meski memicu kebakaran, pihak militer mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun kerusakan pada peralatan di dalam hanggar.
Meski telah mencoret Iran sebagai lokasi peluncuran, Inggris masih meraba-raba titik pasti dari mana drone itu berasal.
Intelijen pertahanan menduga drone tersebut diluncurkan oleh milisi pro-Iran yang berbasis di Lebanon atau Irak bagian barat.
"Berdasarkan jenis drone, jangkauan, dan kemampuannya, intelijen pertahanan dapat memastikan bahwa drone tersebut tidak diluncurkan dari Iran," ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari The Sun.
Sebagai info, serangan ini terjadi sesaat sebelum Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan kebijakan yang mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer Inggris untuk menargetkan situs rudal Iran.
Meski mendatangkan kapal penghancur ke Siprus, Inggris menegaskan tak ikut andil memerangi Iran.
Di hadapan Parlemen Inggris, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa Inggris hanya akan terlibat dalam aksi defensif mempertahankan aset negara.
Ditegaskannya, Inggris tidak akan ikut serta dalam serangan ofensif yang bertujuan meruntuhkan kekuasaan di Teheran.
"Inggris tidak percaya pada konsep 'perubahan rezim dari langit'. Adalah tugas saya untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kepentingan nasional Inggris," tegas Starmer.
Ia juga menambahkan bahwa Inggris telah belajar dari "kesalahan masa lalu di Irak".
Menurutnya, setiap keterlibatan militer harus memiliki dasar hukum internasional yang jelas dan rencana matang, bukan sekadar agresi tanpa arah.
Meski menolak menyerang, London telah mengizinkan AS menggunakan pangkalan udara Inggris untuk tujuan terbatas, yakni menghancurkan lokasi peluncuran rudal Iran yang mengancam wilayah sekutu.
Fokus utama pemerintah Inggris saat ini adalah keselamatan sekitar 300.000 warganya yang tersebar di Timur Tengah.
